Headline.co.id, Gubernur Aceh ~ Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas. Hadir dalam rapat ini adalah pimpinan kementerian dan lembaga anggota Satgas serta kepala daerah yang terdampak bencana. Beberapa pejabat yang hadir lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto.
Rapat dibuka oleh Menko PMK Pratikno yang menyampaikan bahwa Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra. Satgas ini bertugas memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Prinsipnya bukan sekadar memulihkan, tetapi membangun lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Pratikno.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindakan di lapangan agar setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dan kebutuhan daerah terdampak. Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan skala prioritas percepatan, terutama di sektor pendidikan. Fokus diarahkan pada relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung sekolah berstandar tahan gempa dan banjir.
Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dalam forum tersebut, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penanganan pascabencana di Aceh. Ia menekankan perlunya kejelasan skema penanganan nasional yang dikoordinasikan Satgas, termasuk tahapan penugasan dan dukungan sektoral kepada Pemerintah Aceh. “Kami berharap penjelasan komprehensif terkait mekanisme Satgas nasional, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan efektif dan tepat waktu,” kata Mualem.
Mualem juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, mengingat masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum tuntas. Menurutnya, penetapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diselaraskan dengan kondisi lapangan agar dukungan nasional tetap optimal, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.
Mualem turut menyampaikan praktik baik selama masa tanggap darurat, seperti kebijakan pembebasan barcode SPBU untuk menjaga kelancaran distribusi BBM serta pengoperasian Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh yang membantu mobilitas logistik dan masyarakat terdampak. “Kami meyakini pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat dan akses wilayah kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Rakor Satgas ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
