Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam di Provinsi Papua Selatan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas laut dan ketahanan logistik nasional. Percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan pelabuhan hingga selesai 100 persen, yang berlangsung di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Selasa (23/12/2025).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa Pelabuhan Wanam memiliki posisi strategis sebagai simpul logistik utama dalam mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan. Keberadaan pelabuhan ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran distribusi logistik sekaligus memperkuat ketahanan nasional. “Pelabuhan Wanam merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan,” ujar Masyhud.
Hingga 12 Desember 2025, progres fisik pembangunan Pelabuhan Wanam sisi laut telah mencapai 87,39 persen. Penandatanganan kontrak ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan secara menyeluruh hingga mencapai target 100 persen. Dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan. Langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Masyhud menekankan bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi dengan penerapan tata kelola yang baik. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga kualitas pekerjaan dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. “Seluruh proses pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Masyhud menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda swasembada pangan dan penguatan infrastruktur nasional sebagai pilar kedaulatan ekonomi. Di sisi lain, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas nasional. Pelabuhan yang andal dinilai menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem logistik yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan dipercepatnya penyelesaian Pelabuhan Wanam, konektivitas laut di Papua Selatan diharapkan semakin kuat, distribusi barang dan kebutuhan pokok lebih efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal sekaligus mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
