Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa seluruh jajaran perhubungan akan siaga selama 24 jam dalam periode Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diambil untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem serta memastikan keselamatan pelayaran dan perjalanan masyarakat secara optimal. “Kesiapsiagaan penuh seluruh jajaran sangat penting untuk mengawal kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru, khususnya di sektor laut,” ujar Menhub pada Senin, 8 Desember 2025.
Memasuki masa libur akhir tahun 2026, potensi cuaca ekstrem di laut diperkirakan meningkat dengan adanya gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan lebat yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal dan Tahun Baru 2026, diprediksi sebanyak 2,62 juta orang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut. Menhub menekankan pentingnya komitmen dan semangat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman.
Menhub juga mengingatkan insiden sebelumnya, seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Insiden-insiden tersebut menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan. Ia telah meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, dan merumuskan langkah inovatif yang berdampak bagi masyarakat luas.
Beberapa instruksi lain yang disampaikan termasuk pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) yang harus diperketat dan menyeluruh, pengawasan terhadap kelebihan muatan yang harus diperkuat, serta kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran yang harus dioptimalkan. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait harus dilakukan secara real-time. “Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tegas Menhub.
Menhub juga menambahkan bahwa digitalisasi kemaritiman bukanlah tujuan akhir, melainkan perangkat untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipercaya. “Digitalisasi kemaritiman ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang makin efektif, transparan, dan dipercaya,” tutup Menhub.
