Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan pertemuan strategis untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal. Pertemuan ini dipimpin oleh Bupati Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Sila N. Botutihe. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 296/24/IX/2025 mengenai pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing and Destructive Fishing di perairan Gorontalo Utara.
Latar belakang dari koordinasi ini adalah meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik destructive fishing di wilayah perairan utara. Praktik ilegal yang mengancam kelestarian laut ini meliputi penggunaan bahan peledak, pembiusan ikan, dan penggunaan kompresor ilegal. Ancaman ini mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam menyelamatkan ekosistem laut dan menjamin keberlanjutan sektor perikanan demi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa langkah strategis untuk menekan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing serta Destructive Fishing. Langkah-langkah ini mencakup pelaksanaan operasi pengawasan terpadu yang melibatkan TNI AL, Ditpolairud Polda Gorontalo, Pengawas Perikanan, dan Polsus WP3K. Selain itu, kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) akan diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan di lapangan, didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana patroli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komitmen juga ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para Pengawas Perikanan, Polsus, dan PPNS untuk memperkuat efektivitas penindakan. Kolaborasi berbasis masyarakat akan dioptimalkan dengan mengintegrasikan Pokmaswas dengan komunitas Masyarakat Cinta Laut (MCL) yang telah dikukuhkan oleh Bupati Gorontalo Utara.
Bupati Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung keputusan gubernur dan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam memberantas praktik perikanan yang merusak. Ia berharap melalui koordinasi ini, langkah-langkah konkret dapat segera diimplementasikan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
