Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan apresiasi kepada Polri, khususnya Densus 88 Antiteror, atas keberhasilan mereka dalam mengungkap praktik rekrutmen anak oleh jaringan terorisme melalui media digital. Dalam konferensi pers mengenai penanganan rekrutmen online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme, KPAI menekankan bahwa tindakan cepat Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya telah menyelamatkan masa depan ratusan anak di Indonesia.
Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari ancaman ideologi kekerasan. “KPAI sangat mengapresiasi kinerja Densus 88, BNPT, dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga penyelamatan anak-anak Indonesia dari eksploitasi jaringan terorisme,” ujar Margaret.
Menurut data dari Polri, lebih dari 110 anak di 26 provinsi telah menjadi korban perekrutan melalui media sosial, game online, dan platform komunikasi tertutup. KPAI memastikan bahwa seluruh proses penanganan anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Margaret menjelaskan bahwa prinsip utama dalam penanganan setiap anak korban adalah kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mekanisme diversi, keadilan restoratif, pendampingan wajib, dan perlakuan manusiawi. “Kami memastikan bahwa setiap anak yang terlibat tidak diperlakukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban yang harus dilindungi hak-haknya. Pendampingan psikologis dan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” tegas Margaret.
KPAI juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pendukung untuk mencegah radikalisasi terhadap anak. Menurut Margaret, keluarga harus menjadi benteng pertama, sementara sekolah dan lingkungan sekitar wajib meningkatkan pengawasan. “Keluarga adalah sistem pendukung utama. Namun, sekolah dan masyarakat juga harus hadir. Literasi digital anak perlu diperkuat agar mereka tidak mudah terjebak propaganda ekstrem,” jelasnya.
Margaret menegaskan bahwa keberhasilan Polri dalam mengungkap rekrutmen anak secara online harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi nasional dalam melindungi generasi muda. “Polri telah melakukan langkah luar biasa. Kini tugas kita bersama memastikan perlindungan berkelanjutan agar anak-anak Indonesia terbebas dari ancaman radikalisasi digital,” tutupnya.
