Headline.co.id, Bandung ~ Pemerintah Kabupaten Batang mengumumkan rencana kerja sama pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang bertujuan meningkatkan efisiensi penerangan di wilayah tersebut. Proyek ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan usaha dan didampingi oleh sejumlah kementerian serta lembaga, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menyatakan bahwa proyek ini akan mencakup pemasangan PJU di sekitar 90 persen wilayah Kabupaten Batang, dengan total 11 ribu lampu yang ditargetkan menyala pada awal 2027. “Melalui skema ini, sekitar 90 persen wilayah Kabupaten Batang akan terpasang PJU, totalnya mencapai 11 ribu lampu, dan seluruhnya ditargetkan menyala pada awal 2027,” ujarnya di Aula Bupati Batang, Jumat (14/11/2025).
Faiz menegaskan bahwa Pemkab Batang tidak akan mengeluarkan belanja modal untuk pengadaan lampu maupun tiang. Pemerintah daerah hanya akan membayar layanan pencahayaan setelah lampu beroperasi. “Skema ini disebut memberi efisiensi signifikan. Saat ini Pemda mengeluarkan Rp22,5 miliar per tahun untuk listrik 4.000 titik lampu. Dengan skema baru, biaya diperkirakan turun menjadi sekitar Rp15 miliar untuk layanan yang jauh lebih luas, sehingga menghasilkan efisiensi sekitar Rp7 miliar,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain penghematan anggaran, Pemda juga memproyeksikan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tumbuhnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berkat penerangan yang lebih baik. Faiz juga menjelaskan perbedaan skema kerja sama ini dibandingkan pola pengadaan konvensional. Dalam skema lama, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar di awal untuk membeli lampu dan tiang serta menanggung biaya perawatan. Proses pemasangan juga dilakukan bertahap melalui APBD sehingga bisa memakan waktu 20–25 tahun.
“Dengan skema kerjasama, Pemda tidak perlu belanja modal. Kalau tidak butuh layanan, kita tidak perlu membayar. Proses pemasangan pun lebih cepat. Target kita, seluruh 11.000 lampu selesai pada 2027,” terangnya. Secara finansial, Faiz menilai skema terbaru lebih menguntungkan karena memberikan efisiensi langsung serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.
“Prioritas pemasangan difokuskan pada jalan kabupaten dan jalan lingkungan. Sementara untuk ruas jalan provinsi dan nasional akan dikoordinasikan lebih lanjut,” tegasnya. Tahapan pelaksanaan dimulai dari sosialisasi dan public hearing, dilanjutkan proses persetujuan oleh Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Market sounding ditargetkan rampung pada Juli 2025. Setelah itu, proses desain dan konstruksi diperkirakan memakan waktu 6–8 bulan.
“Penjaminan proyek akan melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai pihak yang memastikan kerja sama Pemda dan badan usaha berjalan sesuai kesepakatan. Proyek serupa sebelumnya sudah mendapatkan approval di Madiun dan Denpasar, dan saat ini juga berjalan di Bandung. Untuk Jawa Tengah, Batang menjadi yang pertama mengadopsi skema ini,” pungkasnya. Dengan skema baru ini, Pemkab Batang berharap kualitas penerangan jalan dapat meningkat signifikan, sekaligus mendukung keamanan, kenyamanan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)
