HeadLine.co.id, (Semarang) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang menertibkan aset mereka berupa lahan di Jalan Margoroto No 9 Tumenggungan RT 8/RW 3 Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa pada Senin (24/02). Diatas lahan tersebut berdiri rumah yang selama ini dihuni oleh Sugiarto.
Penertiban tersebut diwarnai kericuhan karena warga berupaya menghadang para petugas yang akan melakukan penertiban. Bahkan mereka nekat melakukan perlawanan terhadap petugas dan personel kepolisian yang melakukan pengamanan.
Meskipun sempat terjadi adu fisik, para petugas pada akhirnya berhasil menertibkan rumah Sugiarto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sugiarto merupakan ketua Paguyuban Ngudi Sejahtera (PNS) dimana paguyuban tersebut menolak untuk terikat kontrak sewa dengan PT KAI.
Baca Juga: Viral Atap Malioboro Mall Ambyar, ini Penyebabnya
Krisbiantoro selaku Kepala Humas PT KAI Daop 4 Semarang menjelaskan bahwa awalnya paguyuban tersebut menyurati Direktur Utama PT KAI pada tanggal 3 November 2014. Surat tersebut berisi tentang rencana reaktivasi yang berdampak pada warga Ambarawa serta permohonan untuk dapat tetap menempati emplasemen Stasiun Ambarawa.
Selanjutnya pada tahun 2016 pihak KAI bertemu dengan warga serta perwakilan dari paguyuban tersebut untuk membahas terkait persewaan lahan PT KAI. Krisbiantoro mengatakan bahwa terdapat 62 objek sewa diatas lahan emplasemen stasiun Ambarawa, namun hanya 19 berkas yang selesai ditandatangani.
“Dari proses 62 objek sewa, ditandatangani 19 berkas selesai dan 43 berkas tidak dikembalikan ke PT KAI,” ujarnya.
Ia melanjutkan pada tahun 2017, PT KAI memberikan Surat Peringatan (SP) pertama yang isinya meminta 43 warga pemilik bangunan untuk mengurus kontrak sewa. Surat peringatan tersebut terus dikirimkan hingga ketiga kalinya. Setelah SP 3 dikirimkan, pihak paguyuban menanggapinya dengan mengirimkan surat balasan yang berisi penolakan mereka untuk berkontrak.
Pihak PT KAI pun telah berulang kali mengundang paguyuban tersebut untuk membahas pemanfaatan lahan di emplasemen tersebut. Sayangnya yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi undangan.
Baca Juga: Awas! Meletakan Batu di Rel Bisa Dipenjara Seumur Hidup Hingga Denda 2 Miliar
Bahkan pada tahun 2019 paguyuban tersebut telah mengajukan pensertipikatan lahan PT KAI ke BPN Kabupaten Semarang.
“Yang lebih mengejutkan tahun 2019 BPN berkoordinasi dengan KAI terkait adanya rencana pensertipikatan oleh paguyuban itu,” tambah Kris.
Akhirnya PT KAI pun mengirimkan surat kepada yang bersangkutan untuk membongkar bangunannya sendiri. Namun warga tidak menanggapi surat tersebut bahkan menolaknya hingga akhirnya PT KAI melakukan penertiban.
Baca Juga: Ibu Negara Sosialisasi Lingkungan Sehat Dan Sanitasi Lewat Dialog Dan Kuis Berhadiah
Dalam melakukan penertiban PT KAI memiliki bukti yang kuat yakni sertipikat HP nomor 7 tahun 1987. Selain itu pada dasarnya sewa aset yang ditetapkan PT KAI untuk hunian terhitung masih murah. Krisbiantoro menjelaskan bahwa hitungan dasarnya adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Kontrak yang dilakukan 2017 sampai sekarang terhitung hanya 7% dari NJOP.
“Kita tidak akan melakukan penertiban jika penyewa tidak keterlaluan. Kami persilakan menyewa sesuai dengan tarif yang sudah disesuaikan dan diperhitungkan dengan kemampuan warga,” tutupnya.
