Headline.co.id (Jakarta)— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di era digital tak cukup hanya mengandalkan kecepatan kerja. Dalam pandangannya, presisi dan efisiensi menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan birokrasi masa depan.
Hal ini disampaikannya dalam forum SENERGI (Senin Bergerak) yang mengangkat tema Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko PMK, di Jakarta, Senin (30/6/2025).
“Kita berjuang terus untuk menjadi smart ministry. Makanya digitalisasi adalah salah satu instrumen yang sangat penting, bukan hanya untuk daily administrator, tetapi juga untuk yang kami sebut sebagai precision policy,” ujar Pratikno dalam paparannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dari Administrasi Digital ke Precision Policy
Pratikno menekankan bahwa birokrasi masa depan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Konsep precision policy yang ia dorong mencakup ketepatan dalam merancang, menganggarkan, hingga mengeksekusi kebijakan. Menurutnya, presisi semacam ini mampu menguatkan akuntabilitas sekaligus mencegah pemborosan sumber daya.
“Ini bukan soal kerja cepat semata, tapi soal hasil yang benar-benar berdampak. Tata kelola harus makin cerdas,” tegasnya.
Birokrasi Cerdas dengan Sentuhan Kemanusiaan
Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya terpaku pada peningkatan produktivitas. Ia mengingatkan bahwa keseimbangan hidup pegawai juga harus menjadi perhatian utama dalam perancangan sistem kerja birokrasi ke depan.
“Kami kerja keras untuk be smart, produktivitas tinggi, tetapi juga bekerja dengan durasi waktu yang lebih sedikit, effort yang lebih sedikit, agar bisa work-life balance. Bukan hanya work time, tetapi juga ada family time, social time, me time,” katanya.
Pernyataan ini menandai arah baru reformasi birokrasi yang lebih manusiawi—menempatkan pegawai sebagai subjek, bukan sekadar alat sistem.
Dengan semangat smart governance, Menko PMK mengajak seluruh jajaran kementerian untuk tidak hanya berlari cepat, tapi juga melangkah dengan arah yang benar dan berdampak. Digitalisasi, menurutnya, adalah kendaraan menuju birokrasi yang presisi, efisien, dan tetap memanusiakan manusia.
