Headline.co.id (Jakarta) ~ Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (8/5), membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dengan fokus utama memperkuat ekonomi desa dan memangkas rantai pasok kebutuhan pokok.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa pembentukan koperasi berjalan progresif, seiring diterbitkannya regulasi terkait percepatan pembentukan koperasi tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus, sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurutnya, kehadiran koperasi ini bertujuan memangkas rantai pasok antara produsen dan konsumen, serta berperan aktif dalam distribusi kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.
“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” katanya.
Zulhas menambahkan bahwa koperasi akan bersinergi dengan berbagai lembaga seperti PT Pos Indonesia dan menjadi agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link. Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Baca juga: Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Truk Tewas Setelah Truk Masuk Pekarangan Warga
Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi ini dapat resmi beroperasi secara nasional mulai 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasionalnya, disiapkan plafon pembiayaan awal sebesar Rp3 miliar per koperasi.
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegas Zulhas.
Ia menekankan, dana tersebut bersifat kredit usaha dan akan dikelola secara profesional. Koperasi-koperasi akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” jelasnya.
Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap koperasi menjadi garda terdepan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik tengkulak, rentenir, dan pinjaman daring ilegal.
Baca juga: Tragis! Pesepeda Onthel Tewas Ditabrak Mobil Misterius di Jalan Daendels Kulonprogo, Polisi Selidiki Identitas Pengemudi
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
