Headline.co.id, Jogja ~ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, Kabupaten Ngada memiliki angka kemiskinan yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di provinsi tersebut. Dari total 171.865 penduduk di Kabupaten Ngada, terdapat 19.530 orang yang masih hidup dalam kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem di wilayah ini juga menunjukkan penurunan, dari 8.880 orang pada tahun 2021 menjadi 5.040 orang pada tahun 2022, turun sebesar 2,34 persen. Namun, kemiskinan ekstrem di Ngada menjadi sorotan setelah insiden tragis seorang siswa SD yang mengakhiri hidupnya karena keluarganya tidak mampu membeli buku dan pena. Anak berusia 10 tahun tersebut, YBR, diduga bunuh diri akibat tekanan kemiskinan yang dialami keluarganya.
Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti bahwa meskipun angka kemiskinan ekstrem menurun, kerentanan ekonomi tetap ada di Kabupaten Ngada. Menurutnya, masalah utama bukanlah data statistik, melainkan asumsi bahwa melewati garis kemiskinan otomatis menghilangkan kerentanan ekonomi. Wisnu menekankan bahwa instrumen garis kemiskinan di Indonesia lebih menggambarkan kelangsungan hidup daripada jaminan perlindungan ekonomi. “Kita harus mau berubah dan berkaca dengan jernih dengan menggunakan ukuran yang lebih fair dan objektif,” ujarnya.
Wisnu juga menyoroti ketimpangan struktur ekonomi yang terjadi akibat pusat pertumbuhan dan industrialisasi yang terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatra. Hal ini menyebabkan akses terhadap pasar, modal, dan institusi di wilayah Timur jauh lebih terbatas. “Pemerintah perlu hadir dan melaksanakan kebijakan yang masif dan terukur dari segi ekonomi maupun infrastruktur ekonomi,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam bidang pendidikan, Wisnu menyarankan beberapa opsi bantuan yang tidak hanya bersifat reaktif melalui transfer tunai, tetapi juga antisipatif dan berbasis institusi. Pertama, menyediakan perlengkapan sekolah gratis langsung di sekolah agar siswa tidak menanggung stigma. Kedua, memberikan dukungan nutrisi universal untuk menghindari perbedaan mencolok siswa miskin dan tidak. Ketiga, memperkuat program seperti Keluarga Harapan dengan komponen pendampingan psikososial. Keempat, mengintegrasikan Program Indonesia Pintar agar bantuan lebih responsif. “Kita harus menggalakan program-program dengan visi yang jelas, tidak hanya mengandalkan program jangka pendek yang insidental,” kata Wisnu.
Lebih lanjut, Wisnu berharap pemerintah dapat mendefinisikan keberhasilan pembangunan dengan mengurangi kerentanan struktural. Ia menekankan pentingnya investasi besar pada konektivitas dan sumber daya manusia di Indonesia Timur agar tidak terus terjebak dalam masalah geografis. Wisnu menambahkan bahwa di balik angka-angka kemiskinan terdapat masyarakat yang secara nyata berjuang mempertahankan hidupnya. “Harapan saya, tragedi seperti di Ngada tidak lagi dibaca sebagai anomali, melainkan sebagai sinyal bahwa sistem pengukuran dan kebijakan kita belum sepenuhnya menangkap realitas kemiskinan,” harapnya.
