Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Kementerian Kehutanan mendorong pengelolaan hutan berbasis lanskap untuk menyatukan perlindungan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Dorongan itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti dalam dialog di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026). Pendekatan terpadu tersebut dinilai penting agar konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Indonesia juga menempatkannya sebagai bagian dari strategi untuk mencapai Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Dialog bertajuk “Landscape-Based Solutions that Generate Positive Outcomes for Climate, Nature, and People” itu digelar dalam sesi B5 Nature-Based & Rio Synergy. Sejumlah pembicara menyoroti perlunya pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik lanskap, dampak konservasi yang terukur, serta pembiayaan dan kolaborasi multipihak.
Pengelolaan hutan berbasis lanskap perlu terpadu
Laksmi mengatakan pengelolaan hutan tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral karena fungsi-fungsi hutan saling berkaitan. Fungsi tersebut mencakup penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pengaturan tata air, hingga penyediaan sumber penghidupan bagi masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pengelolaan hutan harus dilakukan secara terpadu pada tingkat lanskap agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam pengendalian perubahan iklim, tetapi juga dalam perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Laksmi.
Indonesia, lanjutnya, mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan. Kebijakan itu membuka ruang untuk mengoptimalkan beragam potensi hutan, lain jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, restorasi ekosistem, rehabilitasi kawasan, dan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.
Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta kerja sama pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, dan lembaga pembiayaan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menetapkan prioritas pengelolaan lanskap secara bersama.
Dampak konservasi dan pembiayaan jadi perhatian
Deputy Head of Nature Economy UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) Shena Garcia Rangel mengatakan keberhasilan solusi berbasis alam perlu dinilai dari dampak nyata terhadap keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, dan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran, menurut dia, tidak cukup hanya mengacu pada luas kawasan atau jumlah kegiatan konservasi.
“Setiap lanskap memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan tata kelola yang kuat, kemitraan multipihak, serta sistem pemantauan yang adaptif untuk memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” ujar Shena.
Dari sisi pembiayaan, Managing Director dan Head of Asia Pollination Ratri Wakeling menyebut peningkatan investasi untuk konservasi dan restorasi memerlukan kepastian pendapatan serta pengelolaan risiko yang baik. Dukungan dapat berupa pembiayaan campuran (blended finance), modal katalitik, jaminan investasi, dan pengembangan pasar karbon.
“Pembiayaan konservasi perlu dirancang agar menarik bagi investor sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat, termasuk melalui peluang partisipasi dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha berbasis lanskap,” kata Ratri.
Solusi berbasis alam bukan pengganti pengurangan emisi
Head of Global Climate Policy International Union for Conservation of Nature (IUCN) Sandeep Sengupta menekankan perlunya mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Upaya melalui solusi berbasis alam dapat mencakup agroforestri, pertanian regeneratif, dan infrastruktur hijau.
“Solusi berbasis alam harus menjadi bagian dari strategi iklim yang terintegrasi dan tidak menggantikan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca secara ambisius dan berkelanjutan,” ujar Sandeep. Ia juga mendorong penerapan standar global IUCN untuk menjaga efektivitas dan integritas pelaksanaannya.
Head of Landscape Conservation & Environment APP Group Jasmine Doloksaribu memaparkan upaya konservasi berbasis lanskap yang mencakup perlindungan ekosistem gambut, lahan basah, mangrove, serta habitat harimau Sumatra, gajah Sumatra, dan orangutan. Melalui platform keberlanjutan Regenesis, APP Group menempatkan perlindungan alam, iklim, dan masyarakat sebagai prioritas keberlanjutan perusahaan.
“Setiap lanskap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, konservasi membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat, kolaborasi multipihak, serta pemantauan berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi alam dan masyarakat,” ujar Jasmine.
Kolaborasi untuk mendukung FOLU Net Sink 2030
Dialog yang dimoderatori Managing Partner for Sustainable Business Brunswick Wolfgang Blau itu turut membahas tantangan mobilisasi pembiayaan konservasi, penguatan kapasitas pemerintah daerah, dan kolaborasi untuk menghubungkan perlindungan ekosistem dengan pembangunan ekonomi serta adaptasi perubahan iklim.
Penguatan kerja sama internasional, mobilisasi pembiayaan hijau, dan penerapan standar pengelolaan lanskap yang kredibel diharapkan dapat mempercepat aksi iklim dan konservasi. Bagi Indonesia, pendekatan tersebut menjadi peluang untuk mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030, meningkatkan investasi berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan yang inklusif.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.














![[Siaran Pers] Kerugian Penipuan Digital Capai Rp9,3 Triliun, Wamen Nezar Patria: Pemerintah Perluas Edukasi Keamanan Siber](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-kerugian-penipuan-digital-capai-rp93-triliun-wamen-nezar-patria-pemerintah-perluas-edukasi-keamana.jpg)


