Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat kemitraan strategis di bidang lingkungan dengan fokus pada pengembangan ekonomi sirkular. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi masalah sampah plastik dan limbah elektronik atau e-waste. Inisiatif ini dibahas dalam acara 2nd Indonesia–Japan Environment Week yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam teknologi, regulasi, dan sistem pengelolaan limbah berkelanjutan.
Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan konsumsi perangkat elektronik menyebabkan peningkatan jumlah sampah, termasuk e-waste, setiap tahun. Menurut Agus, limbah elektronik memiliki potensi ekonomi karena mengandung logam bernilai tinggi yang dapat didaur ulang melalui pendekatan ekonomi sirkular.
“E-waste dan sampah plastik pada dasarnya mencerminkan masalah yang sama, yaitu kegagalan sistem linear dalam mengelola sumber daya. Karena itu, transisi menuju ekonomi sirkular menjadi suatu keharusan,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ia menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi sirkular mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sistem “kumpul–angkut–buang” menjadi pengelolaan yang menjaga nilai material tetap berada dalam siklus ekonomi selama mungkin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam konteks nasional, pemerintah memperkuat regulasi pengelolaan sampah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024 terkait pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. KLH/BPLH juga mendorong kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) agar produsen bertanggung jawab terhadap produk hingga akhir siklus hidupnya, termasuk proses pengumpulan dan daur ulang.
“EPR akan memperkuat ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif, melibatkan pemerintah, industri, sektor informal, dan masyarakat secara bersama-sama,” jelas Agus. Selain itu, pencemaran sampah plastik di laut juga menjadi perhatian utama Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut.
Takemoto Kazuhiko, Ketua Dewan International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), menilai bahwa penguatan ekonomi sirkular memerlukan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor. “Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, termasuk penanganan e-waste, memerlukan dukungan teknologi lingkungan, infrastruktur, serta keterlibatan sektor bisnis. Selain itu, kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui forum seperti Environment Week menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujar Takemoto.
Indonesia juga menyambut baik kolaborasi riset BRIN dan ERIA terkait penanganan sampah plastik di kawasan ASEAN guna memperkuat kebijakan berbasis data di tingkat regional. Pemerintah menilai Jepang sebagai mitra strategis dalam pengembangan sistem pengelolaan e-waste modern, termasuk penerapan take-back system dan teknologi daur ulang inovatif yang dapat mendukung percepatan ekonomi sirkular di Indonesia.
