Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah akan menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Jakarta, Jumat (6/11/2026). PT DSI akan menjadi perantara tunggal ekspor, tetapi eksportir tetap dapat bernegosiasi langsung dengan pembeli, menyepakati kontrak, dan mengirimkan barang seperti sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
Budi menegaskan tata kelola ekspor SDA yang baru tidak mengubah transaksi bisnis eksportir dan pembeli maupun prosedur ekspor yang selama ini berlaku. Eksportir tetap mengurus perizinan melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), kemudian mengikuti proses pemeriksaan atau penyelesaian administrasi (clearance) melalui PT DSI.
“Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah,” ungkap Budi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Permendag Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Paduan Besi Disesuaikan
Kemendag telah mengevaluasi kebijakan ekspor sejak Juni 2026 untuk menyesuaikan ketentuan perdagangan dengan PP Nomor 24 Tahun 2026. Evaluasi tersebut akan dilanjutkan secara berkala agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyesuaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026. Ketiga aturan itu mengatur ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferro alloy.
“Dengan perubahan PP, maka Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan. Tambahan yang harus diketahui adalah, setelah perizinan (ekspor) dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI,” kata Budi.
Dalam mekanisme baru tersebut, kontrak perdagangan dan seluruh dokumen pelengkap pabean untuk ketiga komoditas strategis harus disampaikan kepada PT DSI melalui portal NADI. Meskipun terdapat perubahan pada tata kelola, persyaratan ekspor yang telah berlaku tetap harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Untuk ekspor kelapa sawit, eksportir tetap wajib memenuhi kewajiban pemenuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Eksportir batu bara harus memiliki status Eksportir Terdaftar (ET), sedangkan ekspor paduan besi tetap memerlukan Laporan Surveyor (LS).
Ketentuan Status Eksportir Terdaftar
Budi juga mengingatkan eksportir batu bara agar memperhatikan penyesuaian masa berlaku dokumen ET. Hal ini penting karena sejumlah dokumen ET memiliki masa berlaku hingga 31 Desember 2026, bertepatan dengan periode sebelum tata kelola ekspor melalui PT DSI mulai diterapkan.
“Untuk eksportir yang memiliki ET sebelum 1 Juni, secara otomatis dengan perubahan Permendag masa berlaku diperpanjang sesuai masa berlaku tiga tahun dipotong yang sudah berjalan. Namun, eksportir yang memiliki ET mulai 1 Juni, maka sesuai dengan Permendag yang baru nanti, eksportir harus mengajukan kembali,” jelas Budi.
Eksportir diminta menyesuaikan pengurusan dokumen ET dengan ketentuan baru agar kegiatan perdagangan tidak mengalami kendala ketika kebijakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kajian Pengecualian dalam Kebijakan DHE SDA
Selain menata ekspor komoditas SDA strategis, Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait juga mengkaji implementasi kebijakan DHE SDA. Salah satu hal yang dikaji adalah usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian dari kewajiban tersebut.
Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan nasional dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku.
“Kami bersama-sama telah mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian. Kebijakan ini telah memperhatikan kesesuaiannya dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Harapan kami, ekspor Indonesia dapat terus meningkat,” ujar Budi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan sumber daya alam nasional. Menurutnya, kebijakan DHE SDA dan penataan ekspor komoditas strategis merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan pemanfaatan SDA memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
