Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang membangun 523 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di tiga lokasi. Pembangunan tersebut berlangsung di Bumi Perkemahan Balai Gadang, Sungkai Kelurahan Lambung Bukit, dan Kampung Lalang Kecamatan Pauh, dengan dukungan sejumlah mitra. Program ini ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan lebih aman bagi warga terdampak bencana. Seluruh kebutuhan hunian tetap ditargetkan terpenuhi pada 2027 melalui pembangunan rumah dan penyediaan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang Tri Hadiyanto mengatakan, pembangunan hunian tetap melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Total kebutuhan kita sebanyak 523 unit dan insyaallah tahun depan seluruhnya dapat terbangun,” ujar Tri saat memberikan keterangan di kantornya, Jumat (30/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembangunan hunian tetap tidak hanya mencakup pembangunan rumah. Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan infrastruktur pendukung agar kawasan yang dibangun dapat berfungsi dan dihuni dengan baik.
340 Unit Hunian Tetap Dibangun di Balai Gadang
Lokasi dengan jumlah hunian tetap terbanyak berada di Bumi Perkemahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Di kawasan ini, Pemko Padang merencanakan pembangunan 340 unit melalui kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Yayasan Buddha Tzu Chi bertanggung jawab atas pembangunan fisik rumah. Sementara itu, Pemko Padang melalui Dinas Perkim menyiapkan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan tersebut.
Pembangunan 340 unit itu dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 138 unit ditargetkan dibangun pada 2026 di atas lahan seluas 2,9 hektare.
Adapun 202 unit lainnya direncanakan dibangun pada 2027. Pembangunan tahap kedua tersebut akan berlangsung di atas lahan sekitar tiga hektare yang telah disiapkan.
Pembagian pembangunan ke dalam dua tahap dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung. Dengan skema tersebut, penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara bertahap.
Sungkai Dapat Dukungan Kementerian
Sebanyak 183 unit hunian tetap lainnya direncanakan dibangun di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit. Hunian tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 4,6 hektare dengan dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dukungan kementerian mencakup pembangunan fisik rumah dan PSU. Sementara itu, Pemko Padang bertanggung jawab menyediakan serta menyiapkan lahan yang akan digunakan.
Persiapan lahan tersebut meliputi pembersihan area dan penyediaan sumber air. Pembangunan hunian tetap di Sungkai ditargetkan selesai pada 2026.
Pembagian tanggung jawab pemerintah daerah dan kementerian dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan bersama dengan penyediaan fasilitas pendukung. Kesiapan PSU menjadi bagian penting sebelum hunian dapat diserahkan dan ditempati masyarakat.
10 Rumah di Kampung Lalang Telah Selesai
Di Kampung Lalang, Kecamatan Pauh, pembangunan hunian tetap dilakukan dengan skema eksitu, yakni pembangunan di luar lokasi asal masyarakat terdampak. Program tersebut mendapat dukungan dari Kadin.
Sebanyak 10 unit rumah di kawasan itu telah selesai dibangun. Namun, pekerjaan infrastruktur pendukung masih berlangsung untuk melengkapi kawasan hunian.
Dinas Perkim telah menyelesaikan fasilitas air minum dan drainase. Sementara itu, jalan lingkungan masih dalam proses pengerjaan.
Penyelesaian jalan lingkungan menjadi bagian dari tahapan penyiapan kawasan sebelum rumah diserahkan dan ditempati. Pemko Padang terus mengerjakan infrastruktur tersebut bersamaan dengan penyelesaian program hunian tetap di lokasi lainnya.
Penerima Hunian Ditetapkan melalui SK Wali Kota
Pemko Padang telah menetapkan calon penghuni hunian tetap melalui Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 119 Tahun 2026. Surat keputusan itu memuat nama dan alamat calon penerima hunian.
Penetapan tersebut dilakukan untuk memastikan rumah disalurkan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Saat ini, pemerintah daerah masih menyusun mekanisme pembagian rumah.
Mekanisme itu disiapkan agar proses penempatan berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Rumah dan infrastruktur pendukung harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hunian diserahkan kepada calon penerima.
Melalui pembangunan di tiga lokasi dan kerja sama dengan sejumlah mitra, Pemko Padang menargetkan kebutuhan 523 unit hunian tetap dapat terpenuhi. Program tersebut diharapkan menyediakan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
