Headline.co.id, Sleman ~ Persoalan lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan generasi siap kerja di Sleman. Kondisi tersebut disampaikan dalam acara talkshow Sleman Bertumbuh di Omah Tobong Sleman, Selasa (22/9/2026), sebagai bagian dari pembahasan upaya mengatasi pengangguran. Pemerintah daerah pun mendorong peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang agar kompetensi lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Upaya menciptakan tenaga muda siap kerja Sleman menjadi semakin penting karena jumlah pengangguran di wilayah tersebut masih mencapai puluhan ribu orang. Berdasarkan indikator makro ketenagakerjaan 2025, sebanyak 28.117 orang tercatat menganggur dari total 690.157 orang angkatan kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,07 persen.
Danang menilai persoalan kesiapan tenaga kerja di Sleman tidak semata-mata disebabkan kurangnya kesempatan kerja. Sebagian lulusan sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk bekerja, tetapi keterampilan yang mereka kuasai belum tentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar siap kerja di Sleman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Keterampilan Lulusan Belum Selalu Sesuai Kebutuhan Industri
Danang menjelaskan bahwa perkembangan kebutuhan dunia industri menjadi tantangan tersendiri bagi pencari kerja, khususnya lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi.
Menurutnya, seseorang dapat memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian tertentu, tetapi perusahaan yang membuka kesempatan kerja justru membutuhkan kemampuan di bidang berbeda.
Situasi tersebut membuat pencari kerja menghadapi kesulitan ketika harus memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan perusahaan.
Danang memberikan contoh mengenai lulusan yang menguasai bidang otomotif, sementara kebutuhan industri yang berkembang justru berkaitan dengan kemampuan pemasaran digital dan pengelolaan konten.
“Banyak lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang niat kerjanya tinggi, tetapi ketika mendaftar di perusahaan, kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Misal keahliannya otomotif, tetapi industri sedang membutuhkan digital marketing atau content management. Karena itu, Pemkab Sleman fokus melakukan pendampingan upskilling dan reskilling,” ujar Danang Maharsa.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kesesuaian kompetensi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika lulusan mulai mencari pekerjaan.
Persoalan ini juga menunjukkan pentingnya keterhubungan antara keterampilan yang diajarkan selama masa pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri.
Pemkab Sleman Fokus pada Upskilling dan Reskilling
Untuk menghadapi persoalan tersebut, Pemkab Sleman memfokuskan langkah penanganan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling.
Upskilling merupakan upaya meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki seseorang. Sementara itu, reskilling diarahkan pada penguasaan keterampilan baru agar pencari kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerjaan yang berbeda.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat kompetensi lulusan agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sleman bersama DPRD Kabupaten Sleman dalam menekan tingkat pengangguran terbuka.
Selain menyelaraskan kompetensi tenaga kerja muda dengan kebutuhan industri, pemerintah daerah mendorong lahirnya wirausaha mandiri sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kesempatan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data ketenagakerjaan 2025, TPT Sleman tercatat sebesar 4,07 persen, lebih rendah dibandingkan 2024 yang berada pada angka 4,12 persen.
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Sleman mencapai 72,96 persen dan tingkat kesempatan kerja (TKK) tercatat sebesar 95,88 persen.
Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, persoalan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan perusahaan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.
DPRD DIY Ingatkan Sekolah Tidak Hanya Mengejar Kelulusan
Persoalan keterampilan lulusan juga mendapatkan perhatian DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menilai bahwa penguatan hubungan antara sekolah dan dunia industri harus menjadi bagian penting dalam strategi penanganan pengangguran.
Menurutnya, dunia pendidikan perlu memastikan bahwa lulusan tidak hanya menyelesaikan proses belajar, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Hal tersebut dinilai penting karena persoalan pengangguran berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk kemiskinan.
“Pengangguran ini menjadi salah satu pemicu utama kemiskinan. Strategi yang dicanangkan melalui sinergi sekolah dan dunia kerja harus benar-benar optimal. Lulusan harus siap dengan skill dan kapabilitas yang dibutuhkan industri,” kata Imam, Senin (19/10/2026).
Imam menekankan bahwa hubungan antara sekolah dan dunia usaha maupun industri perlu berjalan efektif. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh peserta didik diharapkan dapat mendukung kesiapan mereka ketika memasuki pasar kerja.
DPRD DIY juga menyatakan kesiapan untuk membantu kebutuhan lembaga pendidikan sepanjang masih berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
“Sepanjang itu menjadi kewenangan kita, tentu kita bisa memfasilitasi dan membantu. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama agar sekolah dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja saat ini,” ujarnya.
Selain Keahlian Teknis, Mental dan Karakter Lulusan Disorot
Kesiapan menghadapi dunia kerja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademis dan keterampilan teknis.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid, menilai pendidikan karakter juga memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan lulusan memasuki lingkungan kerja.
Menurutnya, siswa perlu dibekali kedisiplinan, ketangguhan mental, dan kemampuan menghadapi tantangan selama menjalani pendidikan.
Yazid menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara sekolah dan orang tua mengenai tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademis.
“Harus ada pemahaman yang sama antara pihak sekolah dan orang tua. Pendidikan ini tidak hanya memintarkan otak, tapi juga mengasah watak. Orang tua harus paham bahwa sekolah juga bertugas membangun karakter anak agar punya jiwa fighter,” kata Yazid.
Ia menilai pembentukan karakter perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi agar lulusan mempunyai bekal yang lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan.
Dengan demikian, penguatan kesiapan kerja tidak cukup dilakukan melalui peningkatan keterampilan saja, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap pembentukan sikap dan karakter peserta didik.
Pengangguran DIY Capai 70.560 Orang pada Mei 2026
Tantangan ketenagakerjaan di Sleman juga menjadi bagian dari persoalan pengangguran yang dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menunjukkan jumlah pengangguran di wilayah tersebut mencapai 70.560 orang pada Mei 2026.
Angka tersebut bertambah sebanyak 1.020 orang dibandingkan Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja berkurang 11.040 orang.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, sebelumnya menjelaskan bahwa jumlah penduduk usia kerja di DIY mencapai sekitar 3,07 juta orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,27 juta orang termasuk angkatan kerja, sedangkan 796.780 orang berada dalam kategori bukan angkatan kerja.
Jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 tercatat sekitar 2,20 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, tingkat pengangguran terbuka DIY masih tercatat sebagai yang terendah secara nasional.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD DIY dalam mendorong penguatan kompetensi lulusan dan hubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Sleman Perkasa Jadi Jalur Penguatan SDM Keluarga Kurang Mampu
Di samping upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, Pemkab Sleman juga menyiapkan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Sleman Persiapkan Kesejahteraan Keluarga atau Sleman Perkasa.
Program yang dirancang Dinas Sosial Kabupaten Sleman tersebut bertujuan membantu calon peserta mempersiapkan diri menghadapi seleksi sekolah kedinasan, akademi militer, dan akademi kepolisian.
Kepala Dinsos Sleman, Wawan Widiantoro, menjelaskan bahwa Sleman Perkasa merupakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga miskin yang memiliki motivasi melanjutkan pendidikan kedinasan akan mendapatkan fasilitas pendampingan, bimbingan belajar, serta pelatihan fisik dan psikologis tanpa dipungut biaya.
“Sleman Perkasa ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang termotivasi sekolah di kedinasan. Sekolah kedinasan itu kan punya sejumlah keunggulan. Pertama, kalau sudah masuk tidak perlu bayar SPP. Kedua, setelah lulus tidak perlu bingung mencari kerja karena langsung tersalurkan menjadi abdi negara. Nah, ini jadi peluang besar untuk segera memutus rantai kemiskinan di keluarga miskin,” terang Wawan dalam keterangan tertulis yang dikirim Sabtu (24/10/2026).
Program tersebut menyasar siswa kelas 12 SMA, SMK, atau MA serta lulusan SMA sederajat dalam tiga tahun terakhir yang memiliki KTP Sleman.
Calon peserta juga harus memenuhi persyaratan seleksi, termasuk nilai ijazah minimal 8, motivasi yang baik, serta ketentuan kondisi fisik.
Dukungan terhadap program tersebut diberikan DPRD Kabupaten Sleman melalui pengalokasian anggaran awal sebesar Rp500 juta pada APBD Perubahan 2026.
Anggota DPRD Sleman, Dedie Kusuma, berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi keluarga kurang mampu dan mendukung upaya memutus rantai kemiskinan.
“Program Sleman Perkasa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran itu kemarin sudah dialokasikan di perubahan sebesar Rp500 juta. Ketika program ini dirasakan manfaatnya luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Sleman, harapan kami di tahun-tahun yang akan datang tentu akan dialokasikan anggaran yang lebih besar lagi,” tegas Dedie.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Sleman berupaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan dari dua sisi, yakni meningkatkan keterampilan pencari kerja agar sesuai kebutuhan industri serta membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Penguatan kompetensi, keterhubungan pendidikan dengan industri, dan pembentukan karakter menjadi aspek yang disoroti pemerintah daerah dan DPRD dalam mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
