Headline.co.id, Jakarta ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat hingga 30 September 2026. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu dilaksanakan melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Seiring perluasan cakupan, Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan. Pemerintah juga memperluas layanan MBG ke wilayah 3T serta menguji sistem penyaluran makanan secara prasmanan.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Kurnia Ramadhana mengatakan, data per 30 September 2026 menunjukkan penerima manfaat MBG terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita.
Menurut Kurnia, peningkatan jumlah penerima manfaat diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pengawasan terutama diarahkan pada kebersihan dan keamanan makanan yang disalurkan melalui SPPG.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan,” kata Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Penutupan sementara tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan layanan pemenuhan gizi memenuhi standar sanitasi. Dengan semakin luasnya penerima manfaat, kualitas penyediaan makanan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program MBG.
Anggaran MBG Capai Rp153,2 Triliun
Dari sisi anggaran, pemerintah telah merealisasikan Rp153,2 triliun untuk program MBG hingga 30 September 2026. Nilai itu setara dengan 66,9 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp229 triliun.
Pemerintah juga telah menetapkan sasaran penerima manfaat untuk 2027. Pada tahun tersebut, program MBG ditargetkan menjangkau 72.464.886 orang yang terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Pada 2027, pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat, yang terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Kurnia.
Program MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Sejak saat itu, pelaksanaannya terus dikembangkan melalui perluasan jumlah penerima, penambahan fasilitas pelayanan, dan pengujian mekanisme penyaluran makanan.
Program MBG Diperluas ke Wilayah 3T
Perluasan program MBG juga diarahkan ke daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), termasuk wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam penyediaan layanan publik.
Pada 14 Oktober 2026, BGN meresmikan sembilan SPPG baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penambahan itu melengkapi fasilitas yang telah beroperasi sebelumnya sehingga jumlah SPPG di wilayah tersebut mencapai 14 unit.
Sembilan fasilitas baru itu terdiri atas SPPG Sedanau 2 (Segeram), SPPG Mekar Jaya, SPPG Binjai, SPPG Batu Berian, SPPG Teluk Buton, SPPG Pulau Laut, SPPG Sabang Mawang, SPPG Sededap, dan SPPG Selading.
Penambahan SPPG memperluas infrastruktur pelayanan MBG di Natuna. Di wilayah kepulauan, ketersediaan titik layanan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Perluasan tersebut ditujukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya terpusat di wilayah yang memiliki akses relatif mudah, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah dengan tantangan distribusi dan konektivitas.
Uji Coba Sistem Prasmanan MBG
Selain memperluas cakupan penerima dan fasilitas layanan, pemerintah menguji mekanisme penyaluran MBG melalui sistem prasmanan di sejumlah sekolah dan daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penerapan sistem prasmanan masih berada dalam tahap percontohan atau piloting. Uji coba dilakukan di sejumlah wilayah, lain Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan beberapa daerah 3T.
Saat ditemui wartawan pada Jumat (16/10/2026), Sudaryono menjelaskan bahwa tahap percontohan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala operasional dan menyiapkan penyelesaian sebelum sistem tersebut diterapkan lebih luas.
“Jadi, kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap, ya, dari katakanlah ini 66 (SPPG-red), mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, secara bertahap akan bertambah,” kata Sudaryono.
Melalui skema bertahap itu, BGN akan mengevaluasi pelaksanaan awal sebelum menambah jumlah SPPG yang menerapkan sistem prasmanan. BGN menargetkan 5.000 SPPG mulai menggunakan sistem tersebut dalam penyaluran MBG hingga akhir 2026.
Pengembangan program MBG dengan demikian mencakup perluasan penerima manfaat, penguatan pengawasan keamanan pangan, penambahan layanan di wilayah 3T, serta pengujian model penyajian makanan sebelum diterapkan dalam skala yang lebih besar.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
