Headline.co.id, Palembang ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sumatera Selatan (Sumsel) dilakukan secara terpadu, berbasis evaluasi, dan didukung penegakan hukum. Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Sumsel di Palembang, Minggu (18/10/2026). Rapat digelar untuk mengidentifikasi kendala serta kebutuhan penanganan karhutla di daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Setelah rapat, Kristomei bersama Kepala BMKG meninjau kondisi karhutla melalui udara menggunakan helikopter, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Sumsel, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel.
Kunjungan itu menjadi agenda perdana Kristomei sejak dilantik sebagai Kepala BNPB. Ia mengatakan kunjungan tersebut digunakan untuk membaca persoalan penanganan karhutla sekaligus memetakan kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up,” ujar Kristomei.
Karhutla Sumsel Ditangani lewat Kolaborasi
Kristomei menegaskan, penanganan karhutla Sumsel tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah diperlukan sesuai arahan Presiden.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi pusat dan daerah,” kata Kristomei.
BNPB juga mendorong pembentukan posko kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko diminta memiliki penanggung jawab wilayah, peta pembagian tugas, serta data personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dikerahkan secara jelas.
Menurut Kristomei, pengerahan personel dan alutsista, termasuk helikopter, harus dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk mengukur apakah operasi di lapangan benar-benar berdampak terhadap penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas atau hotspot.
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” ujar dia.
BNPB turut mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas teknologi pemadaman. Teknologi yang dibahas meliputi water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl), serta inovasi penggunaan dry ice.
Penggunaan teknologi tersebut harus diukur secara ilmiah agar tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.
BNPB Temukan 44 Area Terbakar
Dalam aspek pencegahan, BNPB meminta perhatian terhadap pemulihan ekosistem gambut di Sumsel dan Kalimantan. Salah satu langkah yang dibahas ialah pembuatan atau optimalisasi kanal untuk menjaga kelembapan serta membasahi lapisan dalam tanah gambut.
Berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumsel yang mengalami kebakaran.
Area tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. Sebagian titik api ditemukan di sekitar batas area berizin. Kondisi itu mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
Atas temuan tersebut, BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi ketika petugas masih melakukan pemadaman.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegas Kristomei Sianturi.
Empat Pilar dan Akuntabilitas Operasi
Kristomei menyebut empat pilar strategi penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Penanganan karhutla harus dilakukan cepat dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Selain efektivitas operasi, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas pelaporan jumlah personel di setiap posko. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi lapangan agar dukungan operasional, keselamatan, serta pemeriksaan kesehatan petugas dapat dipenuhi secara tepat.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” jelas Kristomei.
Ia juga menyoroti pemeriksaan kesehatan bagi petugas yang terpapar asap selama operasi pemadaman.
“Kalau perlu, anak-anak 80 dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,” kata dia.
Usai rapat koordinasi, Kristomei dan Kepala BMKG meninjau kondisi karhutla Sumsel melalui udara. Dari pemantauan di sekitar OKI, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi.
Hasil pemantauan udara tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pemadaman, memperkuat koordinasi antarpihak, serta mengoptimalkan dukungan operasi darat dan udara sesuai kondisi aktual di lapangan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
