Headline.co.id, Jakarta ~ – Indonesia memperkuat open science atau sains terbuka melalui kerja sama dengan UNESCO untuk memperluas akses pengetahuan, kolaborasi riset, pengembangan talenta, dan keterlibatan masyarakat. Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) di Jakarta, Senin (28/9/2026). Pemerintah mendorong kerja sama itu sebagai bagian dari penguatan ekosistem sains dan teknologi sekaligus diplomasi sains Indonesia. Pengembangannya dilakukan melalui kebijakan dan tata kelola sumber daya, pengembangan talenta, serta penguatan riset dan inovasi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama dengan UNESCO untuk memperkuat kapasitas nasional. Menurut dia, open science tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan publikasi ilmiah, tetapi juga mencakup data, sumber daya pendidikan, perangkat lunak dan perangkat keras, infrastruktur terbuka, serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
“Terutama yang dilakukan oleh Kemdiktisaintek adalah satu bagian dari program yang dilakukan UNESCO, yaitu open science, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa program. Untuk diplomasi sains dan teknologi, ada beberapa hal yang kami dorong, termasuk penguatan talenta STEM serta isu open science,” ujar Fauzan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Open science masuk jalur riset dan inovasi
Sebanyak 194 negara saat ini telah mendukung UNESCO Recommendation on Open Science. Rekomendasi tersebut menjadi kerangka untuk mendorong keterbukaan dan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber pengetahuan serta memperkuat keterlibatan publik dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Dalam forum KNIU, Kemdiktisaintek mengusulkan tiga jalur penguatan kerja sama dengan UNESCO. Ketiganya meliputi kebijakan dan tata kelola sumber daya, pengembangan talenta, serta penguatan riset dan inovasi.
Pada jalur riset dan inovasi, open science didorong bersama pengembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan kolaborasi dengan masyarakat. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi sains dan teknologi sekaligus memastikan hasil pengembangan pengetahuan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata.
Sejumlah program Kemdiktisaintek berpotensi dikembangkan dalam kerangka kerja sama tersebut. Program itu lain penguatan literasi sains melalui Berdikari, Saintek Nusantara, Sentral Saintek, CTSA, dan Open Lab Mini. Pemerintah juga mendorong peningkatan reputasi internasional jurnal ilmiah melalui Cakrawala Saintek.
Indonesia turut mengembangkan partisipasi dalam sejumlah program dan jejaring internasional. Di antaranya International Mathematics Competition, Asia-Pacific Broadcasting Union Robot Contest, Residensi Riset Sains dan Teknologi, serta Lindau Nobel Laureate Meetings.
Seluruh program tersebut menjadi bagian dari portofolio kerja Kemdiktisaintek untuk periode 2026–2027. Kerja sama dengan UNESCO tidak hanya diarahkan untuk memperluas jejaring internasional, tetapi juga memperkuat kapasitas talenta dan riset nasional.
KNIU perkuat koordinasi program UNESCO
Penguatan kerja sama sains dan teknologi berlangsung bersamaan dengan penataan kelembagaan KNIU setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang KNIU. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua KNIU Fadli Zon mengatakan regulasi tersebut menjadi landasan bagi penguatan KNIU sebagai wadah koordinasi nasional.
Koordinasi KNIU mencakup bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan UNESCO. Fadli menilai koordinasi dibutuhkan agar berbagai program UNESCO yang dijalankan kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.
“Saya kira tiga hal yang perlu kita lakukan, bagaimana getting institution right, bagaimana intervention, terutama, dan yang ketiga getting coordination right supaya koordinasi kita tidak terjadi hal-hal yang tumpang tindih. Pada ujungnya kepentingan kita adalah kepentingan nasional,” kata Fadli Zon.
Kementerian dan lembaga tetap menjalankan mandat serta kewenangan substantif masing-masing dalam melaksanakan program dan konvensi UNESCO. Sementara itu, KNIU berfungsi sebagai fasilitator koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
Untuk mendukung fungsi tersebut, KNIU akan memperbarui data focal point serta meningkatkan sinergi kementerian dan lembaga, Sekretariat KNIU, dan Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.
Indonesia didorong lebih aktif di agenda UNESCO
Fadli juga mendorong kementerian dan lembaga meningkatkan visibilitas Indonesia dalam berbagai agenda UNESCO. Ia meminta Indonesia tidak hanya mengikuti agenda yang telah ditetapkan, tetapi turut memberikan pengaruh dalam isu-isu penting.
“Visibility sangat penting, termasuk di dalam isu-isu penting yang ada di UNESCO dari K/L masing-masing. Harap jangan jadi follower, tapi mewarnai,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 31 Tahun 2026, KNIU mengusulkan pembentukan kelompok kerja Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, serta Komunikasi dan Informasi. Kelompok kerja khusus juga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan strategis nasional.
KNIU selanjutnya akan memetakan berbagai program dan jejaring UNESCO di Indonesia, termasuk UNESCO Chairs, UNESCO Global Geoparks, Memory of the World, dan program UNESCO lainnya. Pemetaan itu akan menjadi basis penyusunan satu portofolio nasional yang menghimpun usulan program dari kementerian dan lembaga.
Mekanisme tersebut ditujukan untuk mencegah duplikasi, memperjelas pembagian peran, serta memastikan program yang diusulkan selaras dengan mandat UNESCO dan prioritas nasional. Setiap kementerian dan lembaga juga didorong memperkuat pelaporan dan pemantauan program.
Perkembangan program, nominasi, serta kebutuhan koordinasi akan menjadi bahan pembahasan dalam sidang pleno KNIU berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Pengarah KNIU Pratikno menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan melalui standar kerja, penentuan prioritas berdasarkan dampak dan manfaat bagi Indonesia, penguatan kemitraan, serta pemanfaatan teknologi.
Melalui koordinasi tersebut, Kemdiktisaintek bersama KNIU, kementerian dan lembaga, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya diarahkan untuk memperkuat kontribusi sains dan teknologi Indonesia di tingkat global dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
