Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Get Started
Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Headline.co.id
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Berita Nasional

Militan Gibran Minta MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Soroti Kewenangan Bawaslu

Hendrawan by Hendrawan
2 months ago
in Nasional
Reading Time: 7 mins read
399 25
A A
0
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Sumber: ANTARA FOTO/FAUZAN)

ADVERTISEMENT
Share on FacebookShare on Twitter

Highlight Berita:

  • Gibran Rakabuming Raka menjadi objek permohonan PHPU Pilpres 2024 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan saat pencalonan sebagai wakil presiden.
  • Militan Gibran 08 Nusantara mengajukan diri sebagai pihak terkait dan meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan.
  • Pihak terkait menilai persoalan pemenuhan syarat pencalonan merupakan sengketa proses pemilu yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu.
  • Militan Gibran juga mempersoalkan kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan, serta sejumlah aspek hukum lainnya.
  • Para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan bersifat wajib serta mendiskualifikasi Gibran dari pencalonan Pilpres 2024.
  • KPU dalam persidangan juga menyatakan permohonan telah melampaui tenggang waktu dan mempersoalkan legal standing para pemohon.

Headline.co.id, Jakarta ~ Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi calon wakil presiden. Sikap tersebut disampaikan dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Militan Gibran berpendapat persoalan keabsahan syarat pendidikan bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK, melainkan berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menurut mereka menjadi ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Agenda sidang pada 23 September 2026 memang mencakup jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Contents

  • 1. Highlight Berita:
  • 2. Militan Gibran Persoalkan Kewenangan MK
    • 2.1. Wagub Banten Keberatan Badak Jawa Ujung Kulon Dipindah ke Alas Purwo: Itu Aset Banten
    • 2.2. Bertahan dari Letusan Krakatau 1883, DPR Pertanyakan Urgensi Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon
  • 3. Sebut Sengketa Proses Menjadi Ranah Bawaslu
  • 4. Militan Gibran Ajukan Eksepsi dan Minta Permohonan Ditolak
  • 5. Pemohon Meminta Diskualifikasi Gibran
  • 6. KPU Juga Persoalkan Tenggat dan Kedudukan Hukum

Militan Gibran Persoalkan Kewenangan MK

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara Abdul Aziz Salim menyampaikan keberatan terhadap kewenangan MK untuk memeriksa substansi yang dipersoalkan para pemohon. Menurut dia, PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu.

You might also like

Kemenhut Buka Suara soal Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon, Kelayakan Alas Purwo Belum Dipastikan

Wagub Banten Keberatan Badak Jawa Ujung Kulon Dipindah ke Alas Purwo: Itu Aset Banten

17 November 2026
Badak Jawa Berstatus Sangat Terancam Punah, DPR Minta Rencana Relokasi ke Alas Purwo Dikaji Ulang

Bertahan dari Letusan Krakatau 1883, DPR Pertanyakan Urgensi Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon

17 November 2026

“Menurut pihak terkait, permasalahan yang didalilkan oleh para pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan pasangan calon wakil presiden pada perkara a quo adalah bukan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi karena perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu,” kata Abdul dalam persidangan.

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT

Abdul berpandangan pihak yang merasa berkepentingan atau dirugikan dalam tahapan pemilu seharusnya menggunakan mekanisme penyelesaian yang tersedia sesuai jenis dugaan pelanggaran dan tenggang waktu yang telah ditentukan. Atas dasar itu, pihak terkait menilai tidak seluruh persoalan dalam tahapan pemilu dapat dibawa melalui mekanisme PHPU di MK.

Sebut Sengketa Proses Menjadi Ranah Bawaslu

Militan Gibran secara khusus menempatkan persoalan keabsahan atau keterpenuhan syarat calon wakil presiden sebagai sengketa proses pemilu. Abdul menyatakan mekanisme keberatan atas persoalan tersebut seharusnya ditempuh melalui Bawaslu.

“Pihak Terkait memandang bahwa keabsahan atau keterpenuhan syarat pasangan wakil presiden yang dipersoalkan oleh para pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan sengketa proses pemilu yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu yang keberatannya harus diajukan paling lama 3 hari setelah ditetapkan keputusan KPU sebagaimana berdasar Pasal 464 Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.

Menurut Abdul, terhadap objek yang kini dipersoalkan tidak terdapat upaya sengketa proses pemilu di Bawaslu dari pasangan calon yang berkepentingan pada Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia menilai tidak ditempuhnya mekanisme tersebut pada saat itu menunjukkan hak hukum yang tersedia tidak digunakan.

Abdul juga menyebut MK sebelumnya telah menyelesaikan permohonan mengenai hasil Pilpres 2024 yang diajukan dua pasangan tersebut. Pihak terkait berpendapat tidak terdapat ketentuan yang memberi kewenangan kepada MK dalam perkara PHPU untuk membatalkan tindakan konstitusional MPR ataupun memerintahkan MPR.

Militan Gibran Ajukan Eksepsi dan Minta Permohonan Ditolak

Dalam eksepsinya, Militan Gibran 08 Nusantara meminta MK menyatakan permohonan bukan kewenangan Mahkamah. Pihak terkait juga meminta para pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan dinyatakan melewati tenggang waktu, serta dinilai nebis in idem.

Selain itu, pihak terkait meminta MK menyatakan permohonan sebagai vexatious litigation atau permohonan dengan iktikad buruk dan menyatakan permohonan kabur atau tidak jelas. Dalam pokok perkara, Militan Gibran meminta seluruh permohonan pemohon ditolak serta keputusan-keputusan KPU terkait pencalonan, hasil pemilu, dan penetapan pasangan terpilih tetap berlaku.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan dalam persidangan menegaskan pihaknya akan menggunakan hak hukum sebagai pihak terkait, termasuk menyampaikan keterangan, bukti, argumentasi hukum, dan bantahan terhadap dalil pemohon.

“Bagi Militan Gibran 08 Nusantara, persoalan ini bukan semata-mata tentang membela seseorang, melainkan juga tentang menjaga agar proses demokrasi dan hukum di Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi, fakta, alat bukti, kepastian hukum, dan prinsip keadilan,” ujar Andi.

Setelah Andi memberikan keterangannya, Ketua MK Suhartoyo mengingatkan agar penyampaian dilakukan dengan tenang. “Tidak usah terlalu semangat. Biasa saja,” kata Suhartoyo.

Pemohon Meminta Diskualifikasi Gibran

Permohonan perkara tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Identitas para pemohon serta pokok petitum mereka juga termuat dalam keterangan resmi MK mengenai perkara tersebut.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai persyaratan imperatif yang harus dipenuhi secara sah ketika pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dengan dalil bahwa syarat pendidikan tersebut tidak terpenuhi.

Permohonan juga meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan cacat hukum sejak semula, keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dibatalkan, serta pelantikan Gibran sebagai wakil presiden oleh MPR dibatalkan. Pemohon selanjutnya meminta MPR diperintahkan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan. Permintaan tersebut tercantum dalam petitum yang dipaparkan MK.

KPU Juga Persoalkan Tenggat dan Kedudukan Hukum

Dalam sidang yang sama, KPU juga berpendapat permohonan tersebut berkaitan dengan sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil yang menjadi kewenangan MK. KPU menyebut permohonan telah melampaui tenggang waktu, bahkan menyatakan salah satu perhitungan keterlambatan mencapai 905 hari.

KPU turut mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon. Menurut KPU, pihak yang dapat mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon peserta pilpres. KPU menilai KIPP, Partai Ummat, dan para pemohon perseorangan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Pilpres.

Pada substansi dokumen pendidikan, KPU menyatakan telah menerima dan memverifikasi persyaratan pencalonan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan proses verifikasi yang disampaikan dalam persidangan, KPU menyatakan dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat.

Dengan posisi hukum yang berbeda tersebut, perkara di MK mempertemukan dalil para pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dengan keberatan pihak terkait dan KPU mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, serta tenggang waktu pengajuan. Penilaian terhadap dalil-dalil tersebut berada dalam proses pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on Google
Gambar dukungan Headline.co.id

Gambar tidak dapat dimuat.

Tags: BawasluGibran Rakabuming RakaKPUMahkamah KonstitusiMilitan Gibran 08 NusantaraPHPU Pilpres 2024Syarat Pendidikan Gibran

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT
Hendrawan

Hendrawan

Related Stories

Kemenhut Buka Suara soal Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon, Kelayakan Alas Purwo Belum Dipastikan

Wagub Banten Keberatan Badak Jawa Ujung Kulon Dipindah ke Alas Purwo: Itu Aset Banten

by Hendrawan
17 November 2026
0

Headline.co.id, Serang ~ Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa Ujung Kulon...

Badak Jawa Berstatus Sangat Terancam Punah, DPR Minta Rencana Relokasi ke Alas Purwo Dikaji Ulang

Bertahan dari Letusan Krakatau 1883, DPR Pertanyakan Urgensi Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon

by Hendrawan
17 November 2026
0

Headline.co.id, Jakarta ~ Kemampuan badak jawa Ujung Kulon bertahan melewati dampak letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883 menjadi sorotan DPR...

Wacana Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon ke Alas Purwo Tuai Penolakan, DPR hingga Wagub Banten Bersuara

Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon ke Alas Purwo Tuai Penolakan, DPR Desak Kajian Ilmiah Terbuka

by Hendrawan
17 November 2026
0

Headline.co.id, Jakarta ~ Wacana relokasi sebagian populasi badak jawa Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai...

Perdagangan ASEAN–Australia Tembus USD97,28 Miliar, Presiden RI Soroti Peluang Besar

Prabowo Soroti Perdagangan ASEAN–Australia USD97,28 Miliar

by Aditya
17 November 2026
0

Headline.co.id ~ Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan kemitraan strategis komprehensif ASEAN–Australia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN–Australia...

Perdagangan RI dengan APEC Tembus USD397,41 Miliar, Indonesia Dorong Kerja Sama Baru

Perdagangan RI-APEC Tembus USD397,41 Miliar, RI Dorong Kerja Sama

by Aditya
17 November 2026
0

Headline.co.id ~ Perdagangan Indonesia dengan ekonomi anggota APEC mencapai USD397,41 miliar pada 2025. Nilai tersebut menjadi salah satu konteks bagi...

Bapanas: Bulog Wajib Beli Jagung Petani, HPP Rp6.400/Kg

Bapanas Tegaskan Bulog Wajib Beli Jagung Petani, HPP Rp6.400

by Aditya
17 November 2026
0

Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan Perum Bulog wajib membeli jagung dari petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)...

Headline Media Headline Media Headline Media

Recommended

Menteri PPPA Puji Langkah Polri dengan Peluncuran Modul TPKS

Menteri PPPA Puji Langkah Polri dengan Peluncuran Modul TPKS

5 March 2026
Abiyu Rafi Raih Emas di SEA Games 2025 untuk Indonesia

Abiyu Rafi Raih Emas di SEA Games 2025 untuk Indonesia

13 December 2025
Perayaan HJK Padang ke-357 Siap Dorong Pariwisata dan Ekonomi Lokal

Perayaan HJK Padang ke-357 Siap Dorong Pariwisata dan Ekonomi Lokal

24 June 2026

Gubernur DIY: Situasi DIY Belum Dapat Dinyatakan KLB

16 March 2020
Awas! Warga DKI Diimbau Hentikan Konsumsi Air Tanah demi Kesehatan

Waspada! DKI Imbau Warga Hentikan Konsumsi Air Tanah yang Tercemar

14 August 2024
Kementerian PU Bangun Empat Jembatan Gantung untuk Tingkatkan Konektivitas di Banten

Kementerian PU Bangun Empat Jembatan Gantung untuk Tingkatkan Konektivitas di Banten

30 June 2026
: Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung serentak di sejumlah wilayah. (BPMI Setpres)

Presiden Fokus Percepatan Penanganan Karhutla di Empat Provinsi

22 August 2026

Artikel Terbaru

Anwar Sadad diduga memperoleh bagian terbesar dari pengumpulan uang komitmen yang mencapai sekitar Rp41,7 miliar selama empat tahun

Anwar Sadad Diduga Terima Rp40,5 Miliar dari Dana Hibah Jatim, Begini Temuan KPK

17 November 2026
Dalam perkara ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka dari pihak penerima klaster kedua

KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Ungkap Dugaan Aliran Suap Dana Hibah Jatim Rp41,7 Miliar

17 November 2026
Bagus Wahyudiono Bungkam saat Ditahan KPK, Ini Dugaan Perannya sebagai Staf Anwar Sadad

KPK Ungkap Aliran Rp41,7 Miliar dalam Kasus Dana Hibah Jatim, Staf Anwar Sadad Ditahan

17 November 2026
MPR Bentuk Tim Khusus Periksa Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran

Prabowo Minta Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditunda, Apa Alasan di Balik Keputusan Itu?

17 November 2026
Presiden Prabowo bertugas mengajukan dua nama calon kepada MPR

MPR Siapkan Pelantikan Wapres Baru 9 Desember, Pengganti Gibran Akan Lanjutkan Masa Jabatan hingga 2029

17 November 2026
Prabowo Diberi Waktu hingga 25 November untuk Ajukan Dua Nama Wakil Presiden Pengganti Gibran

Wakil Presiden Pengganti Gibran, Prabowo Diberi Tenggat 25 November untuk Ajukan Dua Nama ke MPR

17 November 2026
Kemenhut Buka Suara soal Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon, Kelayakan Alas Purwo Belum Dipastikan

Wagub Banten Keberatan Badak Jawa Ujung Kulon Dipindah ke Alas Purwo: Itu Aset Banten

17 November 2026

Popular Story

[Siaran Pers] Pemerintah Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko, Wamen Nezar Patria: Sektor Strategis Jadi Prioritas
Pemerintah

Komdigi Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko di Sektor Strategis

by Fajar
14 November 2026
0

Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pengawasan digital berbasis risiko...

Read moreDetails

Kemkomdigi Perkuat Pengawasan PP Tunas, 15 Ribu PSE Masuk Cakupan

PERSIB Umumkan Dua Pemenang Misi KolekSIB Basic Home-Away

Dua Pemain Persebaya Dipanggil Timnas Indonesia dan Tanjung Verde

Telur Gayatri Bojonegoro Dipasarkan di Pasar Rakyat Pekuwon

Gerakan Pangan Murah Bersubsidi Banjarbaru Layani Warga Cempaka

Bagian Organisasi Setda Pontianak Raih Penghargaan Layanan Publik

Cuaca Ekstrem Padang 14–16 November, Warga Diminta Siaga

Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut di Jembatan Kembar Piyungan

Hari Pahlawan 2026 di Gresik Tekankan Kerja Nyata

Prev Next
Headline.co.id


Headline.co.id (Headline Media Indonesia) merupakan situs berita Headline menyediakan berbagai macam informasi yang update dan terpercaya. Izin Kominfo No TDPSE : 007022.01/DJAI.PSE/08/2022 PB-UMKU: 120000073262700000001

  • Kebijakan Editorial
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
  • Koreksi Ralat
  • Redaksi
  • Pasang Iklan

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.