Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama mulai mencairkan bantuan pascabanjir senilai Rp4,156 miliar untuk rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan Buddha di Aceh dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung pemulihan fasilitas yang terdampak banjir melalui pencairan bertahap sesuai ketentuan administrasi. Direktur Jenderal Bimas Buddha Supriyadi menyampaikan perkembangan itu di Jakarta, Rabu (23/9/2026), seraya menegaskan bahwa proses penyaluran terus dipantau dan dipercepat.
“Sejumlah bantuan kini mulai dicairkan kepada penerima. Kami terus memantau dan mempercepat proses pencairan bantuan ini,” ungkap Supriyadi.
Menurut Supriyadi, penyaluran bantuan pascabanjir tersebut menjadi prioritas pemerintah. Bantuan diarahkan untuk membantu pemulihan rumah ibadah serta sarana pendidikan keagamaan Buddha yang terdampak bencana di dua provinsi tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini sesuai arahan Menag dan juga Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Progres pencairan bantuan di Aceh dan Sumatera Utara
Di Aceh, pencairan bantuan untuk rumah ibadah telah memasuki tahap penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Selain itu, bantuan sarana untuk dua Sekolah Minggu Buddhis (SMB) telah terealisasi, masing-masing sebesar Rp55 juta.
Adapun di Sumatera Utara, bantuan telah dicairkan untuk 27 dari 62 rumah ibadah. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 44 persen dari total sasaran penerima bantuan.
Empat lokasi lainnya ditargetkan menyusul pada pekan berikutnya. Dengan tambahan tersebut, realisasi penyaluran diproyeksikan mencapai 31 lokasi atau 50 persen dari total sasaran di Sumatera Utara.
Perkembangan pencairan bantuan itu sebelumnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera. Rapat digelar secara virtual pada Jumat, 18 September 2026.
Kendala administrasi dan pemutakhiran data
Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas sejumlah kendala administrasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. Di Aceh, hambatan berupa perubahan rekening dan penandatanganan perjanjian kerja sama yang sebelumnya memengaruhi proses pencairan telah diselesaikan.
Tahap berikutnya akan dikawal hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana masuk ke rekening penerima bantuan.
Sementara itu, pemutakhiran data di Sumatera Utara menemukan adanya rumah ibadah yang telah melakukan perbaikan secara mandiri. Untuk memastikan bantuan tetap diberikan kepada pihak yang membutuhkan, satuan kerja daerah melalui Pembimas Buddha mengusulkan lokasi pengganti.
Usulan lokasi pengganti harus dilengkapi dokumen pendukung. Rumah ibadah yang diusulkan juga harus memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan.
Pemantauan dilakukan setiap pekan
Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Triroso mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala agar kendala dalam proses pencairan dapat segera ditangani. Ia menegaskan, percepatan realisasi bantuan tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran.
Menurut Triroso, hal yang lebih penting ialah memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang terdampak banjir.
“Ini adalah upaya kita sebagai Kementerian Agama yang dekat dengan masyarakat dan memberikan dampak kepada masyarakat,” ujar Triroso.
Ditjen Bimas Buddha bersama jajaran di daerah akan memantau proses pencairan setiap pekan hingga seluruh bantuan tersalurkan sesuai ketentuan. Perkembangan penyaluran juga akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dalam penanganan pascabencana.
Anggaran Rp4,156 miliar tersebut diharapkan mempercepat pemulihan rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan Buddha yang terdampak banjir di Aceh serta Sumatera Utara.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
