JDIH Award 2021, Pemkab Batang dan Wonosobo Sabet Penghargaan Dari Menkum HAM ~ Headline.co.id (Jakarta). Pemerintah Kabupaten Batang meraih dua penghargaan dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Tahun 2021 Tingkat Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, di Hotel Grand Mercure Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Presiden Perintahkan Jajaran Gerak Cepat Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru
You might also like
“Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Batang mampu meraih JDIH award di dua Organisasi Perangat Daerah (OPD) yang menempati posisi terbaik pertama untuk Sekretariat DPRD, dan terbaik ketiga untuk Bagian Hukum Setda Batang yang sudah dua kali meraih,” kata Bupati Batang, Wihaji, usai menerima penghargaan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat memacu kinerja jajarannya agar semakin baik, dengan terus memunculkan inovasi-inovasi baru berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, dan sederhana.
Baca juga: Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru, Kemenkes Kirim Tenaga Kesehatan
“Zaman sudah berubah, maka kita harus terus berinovasi dengan pemanfaatan IT. Karena kita masuk dunia digital. Oleh karena itu, layani masyarakat berkaitan informasi dan dokumen bidang hukum yang cepat, efektif, efisien, sederhana,” beber Wihaji.
Bupati menginstruksikan jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
Baca juga: 14 Orang Meninggal Akibat Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat
“Tetaplah bekerja dengan baik dan jaga prestasi ini, serta layani masyarakat sepenuh hati dengan integritas dan kecepatan,” ujarnya
Kepala Bagian Hukum Setda Batang, Siti Ghoniah menambahkan, terdapat beberapa poin penilaian dalam ajang penghargaan tersebut, antara lain sarana prasarana, SDM, kelembagaan, inovasi, dan pembinaan anggota, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Baca juga: Kepala BNPB dan Menko PMK Tinjau Korban Terdampak APG di RSUD Pasirian
“Salah satu yang menjadi poin plus dari Kabupaten Batang yakni adanya beberapa program inovatif, seperti menggandeng pihak desa, dan mahasiswa, serta masyarakat luas agar lebih melek produk hukum,” katanya.
Selain itu, imbuhnya, publikasi lewat e-book tentang hukum bekerja sama dengan pihak ketiga, serta pemuatan produk hukum dari semua desa yang ada di Batang dalam portal JDIH Batang.
Baca juga: Muhammadiyah Turunkan Tim Terbaik Untuk Respon Cepat Erupsi Gunung Semeru
“Kiat kami meraih penghargaan dengan inovasi, kami berusaha agar produk hukum di Kabupaten Batang dapat dikenal masyarakat luas, seperti dengan e-book hukum yang ternyata dapat sambutan positif dari akademisi, khususnya mahasiswa. (Itu) bisa menambah referensi mereka terkait bidang hukum,” tukasnya.
Peringkat Ke-5
Selain Batang, Kabupaten Wonosobo juga sukses meraih peringkat kelima pada ajang penghargaan serupa. Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo, Muhamad Nurwahid, menyebut keberhasilan tersebut sudah dipersiapkan sejak 2020.
“Tentu bersyukur sekali dan sekaligus bangga serta apresiasi kepada semua pihak, yang telah membantu dan mendukung JDIH Kabupaten Wonosobo, hingga kita berhasil mencapai penghargaan ini,” tutur Nurwahid saat dihubungi melalui sambungan telpon, seusai penerimaan award.
Baca juga: Polda Jatim Kerahkan Pasukan dari Berbagai Unsur Bantu Korban Erupsi Semeru
Keberhasilan JDIH, diakui Nurwahid, merupakan buah kerja sama yang kuat antarpemangku kebijakan dan kolaborasi lintas elemen.
“Bupati juga berpesan, agar penghargaan JDIH dijadikan dorongan dan motivasi berharga bagi pejabat Pemkab Wonosobo, agar ke depan senantiasa meningkatkan mutu kinerja di bidang dokumentasi dan informasi hukum,” lanjut Nurwahid.
Baca juga: Ditpamobvit Polda Banten Ikuti Jelajah Wisata Pandeglang Untuk Perkenalkan Wisata Banten
Ke depan, pihaknya akan mengoptimalkan potensi lokal unggulan di Kabupaten Wonosobo, serta melakukan inovasi-inovasi demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Evaluasi yang perlu kami perbaiki ke depannya adalah lebih aktif dan eksis mengelola sosial media, mengelola perpustakaan yang sudah ada, untuk manajemen dokumentasi lebih baik lagi,” tandasnya.
