Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta memperkuat sistem pajak daerah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan dana dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal. “Kami berkomitmen untuk mempercepat proses penyaluran DAK dan DAU agar dapat segera digunakan untuk proyek-proyek prioritas,” ujar Sutarmidji. Selain itu, penguatan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kemenkeu, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, akan memberikan dukungan teknis dan regulasi untuk memastikan kelancaran penyaluran dana. “Kami siap mendukung Pemprov Kalbar dalam mengoptimalkan penggunaan DAK dan DAU,” kata salah satu pejabat Kemenkeu. Dukungan ini termasuk dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur daerah agar lebih memahami mekanisme pengelolaan dana.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kerja sama ini juga mencakup rencana tindak lanjut berupa evaluasi berkala untuk memantau kemajuan dan kendala yang dihadapi. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang muncul, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dapat tercapai dengan lebih efektif.
