Headline.co.id, Banda Aceh ~ Seluruh warga terdampak banjir dan longsor di Aceh kini telah meninggalkan tenda pengungsian. Meski demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih berlangsung, terutama di tujuh kabupaten yang mengalami kerusakan terparah. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyatakan bahwa jumlah pengungsi sempat mencapai sekitar 463.000 orang selama masa tanggap darurat.
“Hari ini pengungsi di tenda sudah tidak ada. Mereka sudah menempati hunian sementara atau menerima bantuan hunian melalui berbagai skema. Sebagian juga tinggal di kantor maupun gedung pemerintah yang dapat digunakan,” ujar Safrizal dalam keterangan pers di Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menjelaskan bahwa data kerusakan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi dan pemutakhiran di lapangan. Pada pendataan awal, tercatat 153 fasilitas kesehatan dan 305 fasilitas pendidikan terdampak. Setelah pendataan diperbarui, jumlah fasilitas kesehatan yang rusak hingga 19 Februari 2026 mencapai 332 unit. Sementara itu, sebanyak 3.120 sekolah dan sarana pendidikan tercatat rusak berdasarkan pendataan hingga 27 Februari 2026.
Pemutakhiran data juga menunjukkan peningkatan jumlah rumah ibadah terdampak dari 210 unit menjadi 918 unit. Selain itu, bencana mengakibatkan kerusakan pada 665 jembatan, 1.675 ruas jalan, dan 668 fasilitas umum lainnya. “Kalau dihitung secara keseluruhan, total kerugian diperkirakan mencapai Rp10,40 triliun,” kata Safrizal.
Banjir dan longsor tersebut berdampak pada 18 dari 23 kabupaten dan kota di Aceh. Data awal mencatat 203 kecamatan terdampak, sedangkan hasil pemutakhiran menunjukkan cakupan bencana mencapai 234 kecamatan dengan luas wilayah terdampak hampir 49.000 kilometer persegi.
Untuk mengukur perkembangan pemulihan, Kementerian Dalam Negeri menggunakan 13 indikator penilaian. Indikator tersebut mencakup keberlangsungan pemerintahan, pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan, serta fungsi pelayanan publik lainnya. Berdasarkan penilaian tersebut, 10 kabupaten dan kota telah berada dalam kategori normal. Sementara itu, tujuh kabupaten masih memerlukan perhatian khusus karena mengalami dampak paling berat. Ketujuh daerah tersebut adalah Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Safrizal menyebutkan bahwa pelayanan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan telah berjalan sepenuhnya. Namun, pelayanan di sejumlah desa masih menghadapi kendala, lain di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Di sektor kesehatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, dan puskesmas telah kembali beroperasi. Sejumlah puskesmas pembantu di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang masih terdampak, tetapi pelayanan kesehatan tetap dijalankan dengan memanfaatkan bangunan alternatif.
“Di sektor kesehatan, pelayanan hampir 100 persen berjalan. Walaupun ada puskesmas yang rusak, pelayanan tetap dilaksanakan melalui bangunan lain yang difungsikan sebagai puskesmas,” jelasnya. Kegiatan pembelajaran juga telah berjalan kembali di seluruh satuan pendidikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah madrasah dan pondok pesantren yang menghadapi kendala, termasuk beberapa fasilitas pendidikan di wilayah Samalanga, Kabupaten Bireuen.
Safrizal menambahkan bahwa pemerintah akan menyampaikan secara khusus rencana penanganan dan pemulihan 3.120 sekolah terdampak pada 2026. Penjelasan tersebut akan disampaikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
