Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang solid sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada tekanan global. Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/2026), Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen (yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga yang stabil di 4,98 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen. Inflasi juga terjaga rendah pada angka 2,92 persen, sesuai dengan target pemerintah.
Kinerja ekonomi yang positif ini turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dari 4,91 persen di tahun sebelumnya, sementara tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen. Pemerintah juga mengalokasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun sepanjang 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik.
Stimulus Ekonomi dan Dukungan UMKM
Pemerintah secara konsisten memberikan stimulus ekonomi setiap kuartal untuk memperkuat sektor riil. Dukungan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor padat karya, serta program perumahan. Selain itu, program magang, diskon tiket transportasi pada masa liburan, dan pemberdayaan generasi muda juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Opini WTP dan Disiplin Fiskal
Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas maksimal 3 persen sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengelolaan Utang yang Prudent
Strategi pengelolaan utang pemerintah tetap prudent dan terkendali dengan rasio utang pada level 40,54 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen. Pemerintah berfokus pada empat pilar utama: konsolidasi fiskal bertahap, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang aktif.
Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas dukungan dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan APBN 2025. Sinergi pemerintah dan DPR RI mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. “Afirmasi ini menegaskan kredibilitas arah kebijakan fiskal dan moneter nasional,” jelas Menkeu Purbaya.
