Headline.co.id, Banda Aceh ~ Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memperketat pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di Wilayah Kerja B yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pema Global Energi (PGE) di Aceh Utara. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang dapat mengganggu operasional hulu minyak dan gas bumi (migas) serta suplai energi nasional.
Penguatan pengamanan dilakukan melalui kunjungan lapangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Khusus Eksternal Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi BPMA, Polri, dan KKKS dalam menjaga keamanan fasilitas strategis migas.
Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M. Amin, menegaskan bahwa meskipun tugas utama BPMA adalah pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas, keamanan tetap menjadi elemen penting yang memerlukan dukungan aparat keamanan. “Kami berharap dapat memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kami juga akan membahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujar Irham dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan adanya peningkatan kasus pencurian dan gangguan keamanan di sekitar fasilitas produksi PGE hingga pertengahan 2026. Menurutnya, sebagai Obvitnas, gangguan terhadap fasilitas PGE dapat memengaruhi stabilitas operasional hulu migas. “Keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan. Kami berharap ke depan bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero kasus,” kata Wilya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Marzuki, menyambut baik koordinasi yang melibatkan jajaran Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pendampingan hukum, untuk mempercepat penanganan perkara kriminalitas di kawasan operasional migas. “Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” jelas Marzuki.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan tugas pokok dan fungsi Polri, TNI, serta Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dalam menjaga aset strategis negara. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional hulu migas, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mendukung ketahanan energi nasional.
