Headline.co.id, Jakarta ~ Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menekankan pentingnya penguatan otonomi daerah yang adaptif sebagai kunci untuk memperkuat ekonomi lokal dan mencapai kemandirian fiskal kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, dalam keterangan resmi pada Jumat (3/7/2026).
Bursah menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah sangat diperlukan agar pemerintah kabupaten dapat menjalankan program strategis sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. “Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan agar kebijakan desentralisasi lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah,” ujarnya.
Menurut Bursah, kapasitas fiskal yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menambahkan bahwa ruang inovasi yang lebih luas dapat mempercepat lahirnya kebijakan ekonomi sesuai potensi lokal dan meningkatkan daya saing daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rekomendasi Kebijakan dan Forum Dialog
Apkasi bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah menyusun rekomendasi dari berbagai forum diskusi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam menyempurnakan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Pandangan ini juga disampaikan dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang diadakan Apkasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Kamis (2/7), sebagai bagian dari perayaan HUT ke-26 Apkasi. Forum tersebut membahas perluasan ruang inovasi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyempurnaan regulasi untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemerintah kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peran Pemerintah Daerah dalam Ekonomi Lokal
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya inovasi di tingkat pemerintah daerah di tengah pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Kepala daerah perlu mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas,” kata Bima.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan dua prasyarat utama agar Indonesia menjadi negara maju, yaitu keluar dari jebakan pendapatan menengah dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Bima menilai Apkasi berperan sebagai wadah kolaborasi antarkabupaten untuk mempercepat penyebaran praktik baik dalam pengelolaan fiskal, inovasi pelayanan publik, dan alternatif pembiayaan pembangunan. Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, forum tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi Deli Serdang melalui peningkatan aktivitas perhotelan, transportasi, kuliner, dan penjualan produk UMKM setempat.
Forum Dialog Otonomi Daerah tersebut dihadiri oleh ratusan bupati, wakil bupati, jajaran organisasi perangkat daerah, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah.
