Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam sektor perumahan. Pernyataan ini disampaikan Mendagri pada Senin (22/6/2026) di Jakarta. Menurut Tito, terdapat sekitar 30 juta rumah tidak layak huni di Indonesia yang menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera diatasi.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dengan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan perumahan. “Dengan semakin banyak pihak swasta yang membangun perumahan dengan fasilitas pemerintah, masalah perumahan ini dapat diselesaikan,” ujarnya.
Fokus di Papua
Kondisi perumahan di Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Mendagri mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen masyarakat Papua tinggal di rumah yang tidak layak huni. “Di Papua, masih terdapat sekitar 71.500 rumah tidak layak huni, dengan persentase mencapai 32,5 persen,” jelas Tito. Bahkan, di wilayah Papua Pegunungan, angka rumah tidak layak huni mendekati 80 persen.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program BSPS
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengandalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Tito berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyat.
