Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui strategi perencanaan pembangunan yang adaptif. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, yang menyatakan bahwa ketidakpastian global kini menjadi bagian dari dinamika yang harus diantisipasi. “Ketidakpastian bukan lagi kondisi sementara, melainkan bagian dari dinamika global,” ujar Wamen Febrian dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Sapta Nirwandar, Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), menilai bahwa dinamika geopolitik Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi halal global. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas domestik dan meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan. “Indonesia harus mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan,” tegas Sapta.
Sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Ini meliputi integrasi kerja sama ekonomi intra-OKI, pengembangan industri bernilai tambah tinggi dalam ekosistem ekonomi Islam, serta koordinasi lintas sektor yang terintegrasi.
Diskusi panel dalam seminar tersebut membahas “Skenario dan Opsi Strategis Ekonomi Syariah dalam Mengantisipasi Krisis Global”, dengan fokus pada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pada tahun 2029, Indonesia diharapkan dapat menduduki peringkat pertama dalam ekonomi syariah global dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Syariah mencapai 56,11 persen.
Penguatan ketahanan ekonomi nasional menjadi kunci utama menghadapi ketidakpastian geopolitik dalam rantai pasok global. Langkah strategis yang diambil meliputi perencanaan pembangunan yang adaptif, penguatan fondasi ekonomi domestik berbasis sektor riil dan potensi ekonomi syariah, serta peningkatan daya saing global melalui hilirisasi industri. “Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, kita membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” tambah Wamen Febrian.
Forum kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, IHLC, dan DinarStandard ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan serta langkah antisipatif menghadapi dampak krisis Timur Tengah. Penguatan ekonomi syariah dan industri halal diharapkan dapat membangun sistem ekonomi Islam yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. “Ekonomi Islam menawarkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan,” pungkas Wamen Febrian.
