Headline.co.id, Jogja ~ Pemerintah berencana mengubah skema subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu. Langkah ini dinilai tepat untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada kelompok masyarakat rentan, terutama kelas menengah.
Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), menyatakan bahwa reformasi subsidi energi adalah agenda penting yang tertunda akibat masalah salah sasaran penerima manfaat. “Secara prinsip, langkah ini sudah sangat tepat dan krusial. Isu mistargeting atau subsidi yang salah sasaran merupakan masalah klasik yang menahun. Namun, secara kontekstual, eksekusinya saat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujarnya, Kamis (18/6).
Menurut Wisnu, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelas menengah yang mengalami tekanan ekonomi. Kelompok ini sering kali tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial, tetapi juga tidak memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi. “Kelompok ini berada di area abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima subsidi berbasis individu, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga energi. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini justru berisiko melempar kelas menengah ke jurang kemiskinan baru,” jelasnya.
Wisnu menilai reformasi subsidi energi semakin mendesak karena ruang fiskal pemerintah terus tertekan. Anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membatasi kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan lainnya. “Urgensinya sangat tinggi karena ruang fiskal kita semakin sempit. Memangkas subsidi energi memang menjadi salah satu jalan pintas yang paling rasional untuk menekan pengeluaran,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar efisiensi tidak hanya dilakukan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah juga perlu mengevaluasi program baru yang membutuhkan anggaran besar agar tercipta prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. “Jangan sampai pemerintah melakukan efisiensi ketat pada energi masyarakat, tetapi di sisi lain longgar pada program-program baru yang efektivitas dan tata kelolanya belum teruji sepenuhnya di lapangan,” tegasnya.
Keberhasilan subsidi berbasis individu, menurut Wisnu, sangat bergantung pada kualitas data penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendataan yang lebih dinamis dan terintegrasi. Ia mengusulkan pemutakhiran data secara berkala melalui survei lapangan, penguatan mekanisme pendaftaran mandiri (self-targeting), serta integrasi berbagai basis data pemerintah. “Akurasi data adalah jantung dari kesuksesan subsidi berbasis individu. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber data statis,” ujarnya.
Selain memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah juga perlu melakukan cross-validation dengan data perpajakan, konsumsi listrik, hingga data perilaku konsumsi energi dari platform digital seperti MyPertamina dan PLN Mobile.
Wisnu menjelaskan bahwa secara teoritis penghematan dari reformasi subsidi dapat dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, penguatan UMKM, maupun investasi teknologi. Namun, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian saat ini, prioritas utama seharusnya adalah memperkuat perlindungan sosial. “Penghematan anggaran saat ini harus diprioritaskan untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih tebal. Menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan konsumsi domestik jauh lebih mendesak dalam jangka pendek demi menahan hantaman krisis global,” katanya.
Menurutnya, ketegangan geopolitik dunia, gangguan rantai pasok, dan perlambatan ekonomi global membuat pemerintah perlu menyiapkan bantalan sosial yang kuat sebelum mengalihkan anggaran ke sektor-sektor produktif lainnya. Wisnu memperkirakan reformasi subsidi energi akan menimbulkan dampak berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengurangan subsidi berpotensi meningkatkan inflasi akibat kenaikan biaya transportasi dan produksi. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Pengalihan subsidi pasti akan memicu guncangan. Inflasi akan merangkak naik akibat peningkatan biaya transportasi dan produksi. Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, akan terkoreksi,” jelasnya.
Namun dalam jangka panjang, reformasi subsidi dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan APBN terhadap guncangan eksternal, kebijakan ini juga dapat mendorong percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. “Jika ruang fiskal yang dihemat dialokasikan secara tepat, APBN kita akan menjadi jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih efisien dan bersih juga akan meningkat,” tuturnya.
Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan konflik geopolitik global, Wisnu menegaskan bahwa Indonesia memang perlu mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi. Namun prosesnya harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi. “Kita tidak bisa melakukan pemotongan secara radikal atau mencabut karpet seketika, karena shock yang dihasilkan bisa memicu ketidakstabilan sosial-ekonomi,” ujarnya. Ia mengutip berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa reformasi subsidi yang dilakukan secara bertahap menghasilkan dampak sosial yang lebih ringan dibandingkan penyesuaian harga secara mendadak.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. “Reformasi fiskal yang sukses membutuhkan legitimasi moral. Legitimasi itu baru hadir jika pemerintah bersedia melakukan efisiensi ke dalam, sebelum membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya,” pungkas Wisnu.
Melalui reformasi yang terukur, transparan, dan berbasis data yang akurat, subsidi energi berbasis individu diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
