Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) telah meningkat dari 2.000 menjadi 8.617 titik. “Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ungkap Menko Pangan pada Kamis (11/6/2026).
Penambahan titik ini menjadi perhatian pemerintah, mengingat 6.138 titik SPPG telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, Menko Pangan juga menyebutkan adanya penambahan dapur MBG di wilayah aglomerasi sebanyak 6.877 titik. “Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” tambahnya.
Setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari, yang menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan. “Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” jelas Menko Pangan. Pemerintah berencana menata kembali Program MBG dalam waktu satu bulan untuk mengatasi masalah ini.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pihaknya melakukan langkah efisiensi anggaran agar program tidak membebani keuangan negara, tanpa mengurangi target pemenuhan gizi. Langkah pertama adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini, terdapat 27.877 titik dapur operasional yang akan ditata ulang untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil memetakan kebutuhan di berbagai daerah, karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Langkah berikutnya adalah refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Selain itu, BGN memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan hanya mengejar kuantitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai. Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik, karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
