Headline.co.id, Pekanbaru ~ PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026. Penyesuaian ini mempengaruhi beberapa produk BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Di Provinsi Riau, harga Pertamax kini ditetapkan sebesar Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo dijual dengan harga Rp21.650 per liter, Dexlite Rp24.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.900 per liter. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan berdasarkan evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan kondisi pasar. “Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku secara nasional dan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pasokan energi,” ujar Roberth di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dengan penyesuaian terbaru ini, harga Pertamax di Riau kini setara dengan harga di Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Di beberapa provinsi di Pulau Jawa, harga Pertamax tercatat sebesar Rp16.250 per liter. Perbedaan harga antarwilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya distribusi dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
Pertamina mengimbau masyarakat pengguna BBM nonsubsidi untuk memperhatikan perubahan harga terbaru sebelum melakukan pengisian bahan bakar di SPBU. Sementara itu, pengguna BBM subsidi tidak perlu khawatir karena harga Pertalite dan Biosolar tetap stabil dan belum mengalami perubahan.
Pertamina menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap harga BBM nonsubsidi sesuai perkembangan harga energi global dan kondisi pasar domestik, dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah sebagai regulator.
