Headline.co.id ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat koordinasi dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah. Koordinasi tersebut dilakukan dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (24/10/2026). Sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan komunikasi dengan masyarakat.
Khofifah mengatakan, keamanan dan stabilitas sosial memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Lingkungan usaha yang aman dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis serta memperluas investasi.
“Sinergi pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah di Surabaya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Keamanan dan kepastian hukum dukung investasi
Menurut Khofifah, iklim investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh peluang ekonomi dan ketersediaan infrastruktur. Kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta hubungan yang harmonis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi faktor penting.
Investasi yang tumbuh di Jawa Timur diharapkan membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperluas kesempatan usaha. Pertumbuhan tersebut pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan berbagai pihak, Jawa Timur diharapkan semakin kuat sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia. Karena itu, koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim perlu terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan keamanan daerah.
Komunikasi dengan buruh dan mahasiswa
Selain membahas dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, Khofifah menekankan pentingnya menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa.
Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Ruang dialog, kata dia, perlu terus dibuka agar perbedaan pandangan dapat dibahas dan diselesaikan secara konstruktif.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” katanya.
Khofifah menambahkan, komunikasi yang baik dapat memperkuat kepercayaan sekaligus mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik. Oleh sebab itu, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani berbagai persoalan.
Pendekatan tersebut juga perlu disertai penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Setiap persoalan diharapkan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar stabilitas daerah tetap terjaga tanpa mengabaikan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Sinergi untuk stabilitas Jawa Timur
Khofifah berharap koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keharmonisan sosial.
Menurutnya, keamanan yang terjaga dan komunikasi yang berkelanjutan merupakan modal penting untuk mendukung investasi, aktivitas pendidikan, dan kehidupan sosial yang harmonis.
Melalui sinergi tersebut, Jawa Timur diharapkan mampu mempertahankan stabilitas daerah sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga ruang dialog dan kehidupan demokrasi.
(Ad/hn/rs)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
