Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,3 juta ton. Jumlah ini dianggap sebagai modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan inflasi pangan dunia. Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menyatakan bahwa capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah pencatatan nasional, menunjukkan kondisi ketahanan pangan Indonesia yang semakin kuat.
Menurut Yudhi, stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog telah mencapai 5,33 juta ton. Ia menyebut angka tersebut sebagai prestasi besar yang menunjukkan keberhasilan dalam upaya penguatan cadangan pangan nasional. “Angka cadangan beras pemerintah kita yang dikelola Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton. Itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi,” ujar Yudhi.
Bapanas menilai bahwa ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah dua faktor utama dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi pangan, baik melalui penguatan stok maupun pengawasan pasar. “Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” kata Yudhi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk memastikan harga pangan tetap terkendali, Bapanas membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Tugas mereka adalah mengidentifikasi dan memverifikasi potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), mutu, serta keamanan pangan.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen stabilisasi harga. Hingga 8 Juni 2026, program ini telah dilaksanakan sebanyak 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota. “Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok,” ujar Yudhi.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa berbagai program pengendalian inflasi pangan tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan tantangan global. “Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ricky.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
