Headline.co.id, Jogja ~ Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa inflasi nasional pada Mei 2026 mencapai 3,08%. Meskipun angka ini dianggap aman secara makroekonomi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Masyarakat merasakan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, otomotif, dan teknologi. Menanggapi situasi ini, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., seorang pakar ekonomi dari UGM, menekankan pentingnya memperhatikan kenaikan harga pangan. Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar anggarannya digunakan untuk konsumsi pokok. “Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan,” ujar Wisnu pada Rabu (10/6).
Wisnu menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut menambah tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat. Harga minyak mentah internasional rata-rata mencapai 100,43 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang menetapkan harga 60-80 dolar AS per barel. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal APBN, terutama dengan adanya program nasional baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Wisnu menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi penting. “Ruang fiskal memang makin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi keniscayaan,” tegasnya, seraya menyarankan evaluasi program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, Wisnu mengusulkan penguatan program jaring pengaman sosial yang sudah ada, seperti PKH dan PIP, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat miskin. Ia juga menyoroti pentingnya menahan harga BBM untuk menjaga ekspektasi inflasi, namun harus diimbangi dengan reformasi belanja agar APBN tetap sehat. Di tingkat daerah, stabilitas harga terancam oleh perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino yang diprediksi mengganggu produktivitas pertanian. Wisnu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan melalui langkah-langkah taktis dan realistis, seperti operasi pasar dan diversifikasi pangan.
Wisnu juga mengingatkan pentingnya membangun ketahanan pangan mandiri di daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan terpusat. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah dalam memotong rantai distribusi pangan sebagai praktik baik yang perlu direplikasi. Selain itu, Wisnu menyoroti tantangan domestik akibat kebijakan pengetatan moneter global dan nasional yang mempengaruhi sektor UMKM dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ia menyarankan perlindungan di sektor keuangan, seperti restrukturisasi pinjaman dan subsidi bunga, untuk menjaga likuiditas dan kemampuan bertahan masyarakat.
Sebagai penutup, Wisnu menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah inflasi makro yang terkendali mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi bangsa. Menurutnya, fokus kebijakan harus lebih pada distribusi beban ekonomi dan struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat. “Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi,” pungkasnya.
