Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia berupaya mendorong penyederhanaan dan penyelarasan regulasi secara menyeluruh sebagai langkah penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Langkah ini juga bertujuan agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya harus fokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Muhaimin menyatakan, “25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan,” ujarnya seperti dikutip pada Senin (27/7/2026).
Menurut Muhaimin, pembenahan regulasi merupakan langkah awal yang diperlukan untuk menjalankan arah baru ekonomi konstitusi. Pemerintah mencatat ada sekitar 108 undang-undang yang perlu diperbaiki dan diselaraskan agar dapat mendukung terwujudnya kedaulatan ekonomi. “Ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Kami mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” tambahnya.
Muhaimin menjelaskan bahwa penyederhanaan regulasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah aturan. Lebih dari itu, pembenahan diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi yang efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Upaya ini juga perlu diikuti dengan kebijakan anggaran yang semakin berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Sebagai contoh, Muhaimin menyebutkan rencana pembangunan 5.000 jembatan pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat. “Dalam tahun ini insya Allah 5 ribu jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati,” katanya.
Selain regulasi dan anggaran, Muhaimin menekankan pentingnya memperkuat tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan kedaulatan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar penyempurnaan regulasi, kebijakan anggaran, serta program pembangunan berjalan selaras dengan agenda pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat. Muhaimin meyakini bahwa regulasi yang semakin adaptif serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat akan mempercepat implementasi ekonomi konstitusi sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata. “Bila regulasi semakin adaptif dan pembangunan semakin berorientasi pada rakyat, maka arah baru ekonomi konstitusi akan semakin cepat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
