Headline.co.id, Sidoarjo ~ Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memperkuat tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Langkah ini dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset daerah di seluruh perangkat daerah.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. “Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya usai exit meeting pemeriksaan LKPD di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (25/5/2026).
Subandi menambahkan bahwa penguatan pengawasan internal dan peningkatan disiplin administrasi akan terus dilakukan untuk mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami ingin mempertahankan opini WTP mulai dari tertib administrasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga penataan aset daerah yang lebih optimal,” tuturnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam proses evaluasi, masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, mulai dari administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga penatausahaan aset tetap daerah. “Pengawasan internal juga terus diperkuat guna meminimalisasi potensi kesalahan administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Catur, menyatakan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. “Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
BPK juga mendorong seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi, terutama terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah. “Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
