Headline.co.id, Jakarta ~ Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah penghasil kelapa sawit untuk memastikan keberlanjutan industri tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Acara ini menyoroti peran penting industri sawit dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Industri kelapa sawit, menurut Ria Norsan, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui devisa ekspor. Oleh karena itu, perhatian lebih proporsional terhadap daerah penghasil sawit diperlukan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. “Pemanfaatan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tegas Ria Norsan.
Pentingnya Dana Bagi Hasil yang Adil
Gubernur Ria Norsan juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil. Ia menekankan bahwa daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Keadilan fiskal adalah kunci untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketua Umum AKPSI, Mudyat Noor, menambahkan bahwa kelapa sawit bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya seluruh rantai industri sawit memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Kita harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh semua pihak,” ujar Mudyat Noor.
Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan
Workshop ini juga membahas penguatan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. AKPSI berkomitmen untuk mendorong praktik perkebunan sawit yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip keberlanjutan. Mudyat Noor menekankan pentingnya penyaluran Dana Bagi Hasil secara transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas petani.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menegaskan bahwa pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan daerah. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan harus diperkuat untuk menjawab tantangan di lapangan. “Pemerintah pusat berkomitmen mendukung penguatan tata kelola sawit,” katanya.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia. Diskusi menutup acara dengan fokus pada tantangan pasar global, penguatan hilirisasi industri, dan strategi peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.
