Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia termasuk dalam 35 negara dengan potensi risiko bencana tertinggi di dunia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, saat memberikan arahan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam acara Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dalam presentasinya, Suharyanto mengutip data dari Bank Dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan risiko bencana tertinggi dan keempat dengan paparan bencana tertinggi di dunia. “Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam dan keindahan wilayah, kondisi geografisnya juga menyimpan potensi ancaman bencana yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan tanah longsor. Indonesia sering disebut sebagai “laboratorium bencana”. Menurutnya, predikat ini bukan untuk dibanggakan, tetapi sebagai pengingat agar semua pemangku kepentingan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana, terutama di daerah.
“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto. Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti pelatihan ini. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemegang komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.
Kepala BNPB menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia tangguh bencana. “Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya agar penanganan ke depan semakin efektif dan mampu menekan risiko korban jiwa. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari sistem peringatan dini. “Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal,” ujar dia.
Suharyanto juga menyoroti kejadian erupsi Gunung Dukono dan Gunung Marapi, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap zona bahaya yang telah ditetapkan. “Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang,” tegas dia.
Dalam aspek tanggap darurat, Kepala BNPB menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat oleh daerah merupakan bagian dari mekanisme administrasi agar dukungan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dapat segera diberikan. “Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas dia.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Suharyanto menekankan pentingnya percepatan pemulihan melalui konsep build back better, termasuk penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Ia mencontohkan, pengungsi idealnya tidak terlalu lama tinggal di tenda dan segera dipindahkan ke hunian sementara setelah data terdampak diverifikasi secara akurat oleh BPBD. “Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas dia.
Menutup arahannya, Kepala BNPB menegaskan pentingnya kepemimpinan, keberanian, serta kepercayaan diri bagi para Kepala Pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas di daerah. “Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu,” ujar dia. Ia juga menegaskan bahwa Kepala Pelaksana BPBD harus siap memegang kendali komando penanggulangan bencana di daerah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain,” tutup Suharyanto.
