Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Triwulan I 2026 menunjukkan bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap kuat dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. APBN berperan penting dalam menjaga daya tahan ekonomi, mendukung masyarakat, dan memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten meskipun ada dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (7/5/2026), Menkeu menyatakan, “APBN terus hadir menjaga daya tahan ekonomi, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.” Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 14,3 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 20,7 persen (yoy).
Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh peningkatan aktivitas usaha, harga komoditas yang mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital administrasi perpajakan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN, meskipun mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy), namun tetap berkontribusi penting dalam menopang pendapatan negara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN, mengalami kontraksi 3 persen (yoy). Namun, jika dividen BUMN atau PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tidak diperhitungkan, PNBP justru tumbuh 7 persen (yoy). Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 31,4 persen (yoy).
Menkeu menjelaskan bahwa percepatan belanja ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN, mencerminkan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, belanja kementerian dan lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.
Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN. Pemerintah memastikan sinergi pusat dan daerah terus diperkuat agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal berjalan optimal. Realisasi program MBG mencapai Rp55,3 triliun hingga akhir Maret 2026, menjangkau 61,8 juta penerima dan melibatkan 26.066 SPPG.
Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut masih terjaga dan sesuai dengan desain APBN 2026. “Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ujar Menkeu.
Pemerintah mencermati ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik yang mempengaruhi harga energi dan aktivitas ekonomi dunia. Meski demikian, APBN tetap dijaga sebagai peredam gejolak ekonomi. Sektor manufaktur Indonesia masih bertahan di zona ekspansi, menandakan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan meski mengalami perlambatan.
Menkeu menegaskan bahwa Indonesia memiliki resiliensi ekonomi yang kuat dengan buffer ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara lain. Ketahanan ini tercermin dari surplus neraca perdagangan yang berlanjut serta kinerja ekspor yang solid. Peningkatan impor yang didominasi bahan baku dan barang modal menunjukkan aktivitas produksi dan investasi domestik masih dalam fase ekspansif.
Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen (yoy), didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan ekspansi sektor-sektor produktif. Pengeluaran pemerintah melalui peningkatan realisasi belanja APBN dan pelaksanaan program prioritas juga memberikan dorongan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Inflasi Triwulan I 2026 terkendali pada level 3,48 persen dan bersifat temporer, dengan inflasi menurun pada April 2026 menjadi 2,42 persen. Ketahanan sektor keuangan juga tetap terjaga di tengah tekanan global. Pemerintah aktif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yield Surat Berharga Negara (SBN), dan kepercayaan pasar.
Pasar SBN tetap solid di tengah dinamika pasar keuangan global, dengan incoming bid dan rata-rata bid-to-cover ratio lelang SBN yang kuat, serta net inflow sebesar Rp13,4 triliun sepanjang April 2026. Menkeu menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Yield SBN mengalami penurunan dengan spread SBN rupiah terhadap US Treasury (UST) yang lebih rendah dibandingkan banyak negara peers, menandakan risiko yang terkendali.
Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memantau perkembangan global untuk memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga. Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan koordinasi kebijakan yang solid, pemerintah optimistis APBN 2026 akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
