Headline.co.id, Gorontalo ~ Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Gorontalo, Sarton Dali, menginstruksikan percepatan realisasi keuangan dan penyusunan data dukung untuk pembentukan kantor wilayah (kanwil) definitif. Langkah ini diambil untuk menjaga ritme kinerja di tengah banyaknya hari libur nasional pada Mei 2026. Instruksi tersebut disampaikan Sarton dalam rapat internal yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wilker KemenHAM Gorontalo pada Senin, 4 Mei 2026.
Sarton menegaskan bahwa keterbatasan hari kerja efektif tidak boleh menghambat pencapaian target organisasi. Fokus utama adalah pada alokasi anggaran Pelayanan dan Kepatuhan (PDK) HAM serta Instrumen dan Penguatan (IDP) HAM. “Kita harus tetap fokus dan tidak boleh lengah meskipun hari kerja kita terbatas,” ujar Sarton.
Selain fokus pada pemekaran wilayah kerja, KemenHAM Gorontalo juga menjadwalkan sejumlah agenda strategis sepanjang bulan Mei. Agenda tersebut meliputi pendampingan penyusunan produk hukum daerah bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan analisis terhadap enam Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda Bentor dan Perda Baca Tulis Al-Qur’an, untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip HAM.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sarton juga menyoroti persiapan pembentukan lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian di enam desa, serta mendorong 10 pelaku usaha di Gorontalo untuk melakukan penilaian risiko melalui aplikasi Prisma. Dalam urusan administrasi, ia mewajibkan penggunaan aplikasi Srikandi secara aktif untuk menghadapi penilaian kearsipan.
Setelah berdirinya Kementerian HAM sebagai instansi mandiri, Sarton mengimbau jajarannya untuk terus meningkatkan kompetensi mandiri dalam menguasai materi HAM secara komprehensif. “Kita harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita,” tegasnya.
Sarton juga menyampaikan rencana usulan kenaikan grade atau tingkat jabatan tahun ini. Namun, ia mengingatkan bahwa apresiasi tersebut harus dibayar dengan kinerja nyata di tengah persaingan antar-instansi pemerintah yang semakin kompetitif. “Kita harus menunjukkan kinerja yang nyata untuk mendapatkan apresiasi,” ujar Sarton. (mcgorontaloprov/rls/akp)
