Headline.co.id, Bangunan ~ Pemerintah sedang mempersiapkan rencana pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Rencana ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 1995 dan kembali dibahas oleh Presiden Prabowo dalam Konferensi Internasional tentang Infrastruktur pada pertengahan Juni 2025. Tujuan dari pembangunan tanggul ini adalah untuk melindungi wilayah pesisir Pantura yang sering terkena dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.
Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, dosen Fakultas Geografi, menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut di Pantura tidak bersifat darurat. Menurutnya, Pantura didominasi oleh dataran aluvial yang landai dan berpasir dengan eksposur gelombang yang terlindungi karena rata-rata ketinggiannya kurang dari 2 meter. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi lain seperti mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah. “Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls,” ujarnya pada Kamis (23/4).
Bachtiar menambahkan bahwa pilihan pemerintah ini lebih bersifat efek plasebo, di mana perbaikan kualitas lingkungan yang dilakukan seolah-olah memberikan dampak signifikan, meskipun tidak ada perubahan konkret yang terlihat. “Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masalah penurunan muka tanah di Pantura yang tidak dapat diselesaikan dengan tanggul laut. Menurutnya, yang lebih mendesak adalah penataan ruang wilayah, terutama untuk industri besar yang menggunakan air tanah secara masif. “Jika kaitannya dengan penurunan muka tanah, yang lebih urgen adalah tata ruang wilayah,” katanya.
Bachtiar menjelaskan bahwa material di sepanjang Pantura didominasi oleh aluvium yang masih muda, seperti pasir atau kerikil, yang belum padat. Pembangunan bangunan besar dan berat di atas tanah ini dapat menekan permukaan tanah, diperparah dengan penggunaan air tanah yang masif oleh industri besar. “Hal ini mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.
Dari segi dinamika pesisir, Bachtiar yakin proyek ini akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang, yang dapat menyebabkan erosi masif. Contoh perubahan ini dapat dilihat di Kota Semarang atau sisi timur Jakarta. “Tentu saja akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang,” katanya.
Bachtiar berpendapat bahwa tanggul laut bukan solusi efektif untuk melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Ia menekankan bahwa masih banyak opsi lain yang dapat dipilih pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim di pesisir Pantura. “Masih banyak opsi lain untuk mengatasi multibahaya dari perubahan iklim,” kata Bachtiar.
Proyek ini juga berpotensi merusak ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Menurut Bachtiar, perubahan arus laut dan pergerakan sedimen dapat membuat mangrove, lamun, dan terumbu karang kesulitan untuk tumbuh. “Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelasnya.
Ekosistem ini penting sebagai tempat ikan dan biota laut berkembang biak. Jika rusak, kehidupan laut akan terganggu. Dampaknya juga dirasakan masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional yang akan kesulitan mencari ikan karena habitatnya rusak. “Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.
Bachtiar menegaskan bahwa solusi untuk masalah pesisir di Pantura harus disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan sekadar meniru negara lain seperti Belanda. “Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkasnya.
