Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (UPT Kemendikdasmen) untuk meningkatkan pemerataan pendidikan berkualitas. Kolaborasi ini dimulai dengan rapat konsolidasi yang diadakan di Aula Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo pada Jumat, 17 April 2026. Fokus utama rapat tersebut adalah menangani 25.501 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Gorontalo.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan bahwa tingginya angka ATS merupakan tantangan besar yang memerlukan kerja sama antarinstansi. Berdasarkan data BPMP, sebanyak 25.501 anak di Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai ATS selama periode 2024 hingga 2026. “Persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh UPT Kemendikdasmen saja, tetapi harus kita pecahkan bersama. BPMP harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan serta catatan sipil untuk mendapatkan data yang akurat dan presisi terkait ATS ini,” ujar Gusnar Ismail.
Data ATS tersebut dibagi menjadi tiga kategori utama: Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 8.269 anak, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 10.227 anak, dan Drop Out (DO) sebanyak 7.007 anak. Kepala BPMP Provinsi Gorontalo, Rudi Syaifullah, menyatakan bahwa penanganan ATS adalah kunci utama dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dari total 245 ribu peserta didik di Gorontalo, jumlah anak yang berada di luar sistem sekolah masih signifikan.
“Faktor yang sangat krusial menurut kami dalam rangka menaikkan angka partisipasi sekolah adalah ATS. Di Provinsi Gorontalo dengan sebaran peserta didik sebanyak 245 ribu, ATS kita masih ada 25.501 anak,” kata Rudi. Ia menambahkan bahwa upaya penanganan ATS saat ini merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan meliputi pendataan yang akurat, penjagaan, pembiayaan, pendampingan, hingga tujuan akhir yakni mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah.
Rapat konsolidasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kepala Kantor Bahasa. Agenda ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai simbol keseriusan seluruh pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo.
