Headline.co.id, Jogja ~ Peringatan Hari Kesehatan Dunia yang jatuh setiap 7 April menjadi momen penting untuk mengevaluasi arah pembangunan kesehatan di berbagai negara. Momentum ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem kesehatan mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) termasuk diabetes dan kanker, serta masalah kesehatan mental dan dampak perubahan iklim. Selain itu, ketimpangan akses layanan kesehatan dan keterbatasan pendanaan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang lebih merata.
Dalam refleksi Hari Kesehatan Sedunia, Prof. dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, M.P.H., Ph.D., guru besar FK-KMK UGM, menekankan pentingnya membangun sistem kesehatan yang tidak hanya responsif tetapi juga mampu mengendalikan berbagai jenis penyakit sesuai dengan tantangan kesehatan saat ini. Ia menegaskan bahwa sistem kesehatan harus berorientasi pada masyarakat, disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dan didukung oleh partisipasi publik. “Sistem kesehatan perlu terintegrasi dengan kerja sama multisektor yang kuat, karena permasalahan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti ekonomi dan perindustrian,” ujarnya pada Kamis (9/4).
Sistem kesehatan juga harus berbasis bukti ilmiah, baik dari data akademik maupun pemanfaatan teknologi digital. Meskipun dinilai cukup responsif terhadap tantangan global, ketahanan sistem kesehatan di Indonesia masih belum merata di berbagai lini dan jenis penyakit. Prof. Fatwa juga menyoroti beban pembiayaan kesehatan yang tinggi, terutama dalam penanganan PTM yang masih memberi tekanan pada skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Jadi meskipun jaminan kesehatan nasional atau JKN ini mencakup hampir 80 persen penduduk, termasuk cukup tinggi menurut WHO. Namun dari data yang lain, masih banyak yang harus keluar biaya sendiri,” tuturnya.
Saat ini, sistem kesehatan di Indonesia berupaya menunjukkan pergeseran dari pendekatan kuratif menuju penguatan upaya preventif. Meskipun data menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran JKN masih terserap untuk pengobatan PTM, kondisi ini mendorong pentingnya penguatan langkah pencegahan guna menekan beban kesehatan dan pembiayaan di masa mendatang. “Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala, sehingga pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pengobatan dan penguatan program pencegahan secara optimal,” ujarnya.
Menurut Prof. Fatwa, penanganan berbagai persoalan penyakit saling berkaitan satu sama lain. Kondisi kesehatan fisik dan mental memiliki keterkaitan erat, sementara perubahan iklim turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit, termasuk PTM. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan kesehatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melihat keterhubungan antar isu secara komprehensif.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa upaya pengendalian perubahan iklim perlu dilakukan sejak dini sebagai bentuk investasi jangka panjang. Tanpa intervensi yang memadai, dampak perubahan iklim diperkirakan akan semakin memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan beban ekonomi negara di masa depan. “Perubahan iklim harus dikendalikan mulai sekarang karena dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Kalau tidak dikendalikan, masalah kesehatan dan perubahan iklim justru akan memperburuk kondisi finansial negara ke depan,” tuturnya.
Prof. Fatwa juga menyoroti ketimpangan akses layanan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, salah satunya adalah ketidakmerataan tenaga kesehatan. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar separuh puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan lengkap, dengan sebagian besar tenaga medis terkonsentrasi di kota-kota besar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah tertentu kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. “Sehingga ini juga kemudian berujung pada beban kesehatan yang kemudian tidak merata. Beban kesehatan yang lebih tinggi pada daerah-daerah yang kemudian akses pelayanan kesehatan yang sebaiknya menjadi akses pelayanan kesehatan yang kurang baik,” ungkapnya.
Upaya dalam beberapa tahun ke depan perlu difokuskan pada penguatan langkah preventif dan promotif. Prof. Fatwa menegaskan kembali bahwa pencegahan harus menjadi strategi utama tanpa mengabaikan pentingnya layanan pengobatan. Menurutnya, deteksi dini melalui skrining kesehatan dan membangun kesadaran masyarakat merupakan hal penting. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan, terutama karena adanya ketakutan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal. “Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan pola pikir masyarakat agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya promotif melalui dorongan gaya hidup sehat harus diperkuat, termasuk pengendalian faktor risiko seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik yang menjadi pemicu PTM. Ia menekankan perlunya mengatur kebijakan yang mendukung perubahan perilaku yang disertai sinergi lintas sektor agar upaya tersebut berjalan efektif. “Sehingga dalam hal ini perlu adanya satu entitas yang mampu mensinergikan berbagai sektor, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan, termasuk kesehatan,” pungkasnya.
