Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan ke Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus di Rumengkor, Kabupaten Minahasa, pada Jumat (3/4/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,6 berjalan dengan baik, serta memberikan rasa aman bagi jemaat yang akan melaksanakan ibadah.
Dalam kunjungannya, Suharyanto memberikan apresiasi kepada warga dan pihak gereja yang telah melakukan pembersihan secara mandiri setelah gempa. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik meskipun telah terjadi ratusan gempa susulan. “Masyarakat harus tetap tenang dan tidak perlu panik berlebihan,” ujar Suharyanto.
Kunjungan ini bertepatan dengan rangkaian Pekan Suci, mulai dari Jumat Agung hingga Paskah. Oleh karena itu, Kepala BNPB memastikan bahwa kerusakan minor pada bagian atas gereja akan segera diperbaiki agar aktivitas ibadah tidak terganggu. Terkait skema perbaikan, BNPB saat ini menunggu koordinasi teknis mengenai penetapan status kedaruratan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai dasar administrasi penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. “Kami menunggu koordinasi lebih lanjut untuk penetapan status kedaruratan,” jelas dia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan batasan kaku terkait anggaran pemulihan pascabencana. Menurutnya, prioritas utama adalah mengembalikan fungsi aset masyarakat dan fasilitas publik secepat mungkin melalui sinergi lintas pemerintahan. “Pemulihan harus dilakukan secepat mungkin tanpa batasan anggaran yang kaku,” tegas dia.
Mengakhiri kunjungan, Suharyanto berharap fase transisi menuju pemulihan di Sulawesi Utara dapat berlangsung cepat sehingga aktivitas sosial dan ibadah masyarakat kembali normal. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada serta meningkatkan doa agar frekuensi bencana di Indonesia dapat diminimalkan di masa mendatang.
