Headline.co.id, Jakarta ~ Jakarta. Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh menteri, kepala badan, dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil langkah membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar dan korupsi yang menghambat perekonomian nasional. “Seluruh institusi pemerintah harus berfungsi optimal untuk mengeliminasi penyalahgunaan wewenang,” ujar Presiden Prabowo pada Rabu (20/5/2026).
Presiden menegaskan bahwa tidak ada pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) yang tidak dapat digantikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau memiliki kinerja buruk. Pemerintah siap mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau penonaktifan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan untuk memberikan efek jera.
Dalam upaya pengawasan, Presiden Prabowo mengimbau pemimpin pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi untuk bersinergi melakukan pembersihan internal secara masif. Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini memiliki teknologi mutakhir untuk memonitor dan mendeteksi penyelewengan anggaran dan aset dengan cepat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah akan mengintegrasikan teknologi pertahanan tingkat tinggi, termasuk radar bawah tanah canggih dan satelit resolusi tinggi, untuk mengungkap penyembunyian kekayaan ilegal dan kepemilikan bunker terselubung. Presiden Prabowo juga mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum akibat oknum aparat berseragam yang melindungi pelaku pelanggaran.
Untuk mengatasi hambatan dari oknum tersebut, Presiden meminta masyarakat aktif menggunakan gawai untuk mendokumentasikan dan melaporkan tindakan aparat yang menyimpang. Presiden Prabowo meyakini bahwa sebagian besar ASN di Indonesia memiliki integritas baik, namun tindakan tegas tetap diperlukan terhadap oknum yang merusak reputasi institusi dan merasa kebal terhadap pergantian kepemimpinan politik.
