Headline.co.id, Jogja ~ Dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen masih sulit untuk dicapai dalam waktu dekat. Meskipun perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang cukup baik, Akbar menilai bahwa masih diperlukan waktu yang cukup untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini masih menahan laju pertumbuhan sehingga belum mampu meningkat lebih cepat. “Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8% masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ujarnya di Kampus UGM, Senin (2/3).
Akbar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pernah dicapai oleh pemerintah, namun hanya terjadi empat kali sepanjang sejarah ekonomi Indonesia. Bahkan, dalam 30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah mencapai 7 persen. “Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” jelasnya.
Berdasarkan proyeksi dari para ekonom lembaga internasional dan nasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, serta lembaga riset domestik, Akbar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan masih berada di angka 5 persen. Meskipun perekonomian Indonesia masih cukup resilien, namun di sisi lain masih tertahan dan belum bisa tumbuh lebih cepat lagi. “Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” tuturnya.
Lebih lanjut, Akbar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan PDB menurut komponen pengeluaran. Meski cenderung fluktuatif, investasi dinilainya juga memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Penurunan realisasi PMA terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi,” terangnya.
Sementara itu, sektor perdagangan luar negeri diperkirakan tidak bisa menjadi mesin pertumbuhan tahun 2026. Nilai ekspor Indonesia, menurutnya, akan terus tertekan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan melemahnya beberapa harga komoditas penting. Sementara, nilai impor Indonesia diperkirakan akan meningkat, terutama dari Tiongkok seiring pengalihan pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra melepas kelebihan kapasitas manufaktur.
Untuk meningkatkan pertumbuhan, Akbar menyarankan agar setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pelaku ekonomi menghasilkan output yang lebih besar. “Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti postur APBN 2026 yang defisit Rp689,1 triliun. Menurutnya, hal tersebut bersifat ekspansif untuk mendorong gerak perekonomian namun belum pro-pertumbuhan, contohnya adanya pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen. Padahal, belanja modal pemerintah tersebut dinilainya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, namun turut menghasilkan pengganda yang lebih kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang meningkatkan kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Sebaliknya, meskipun belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan kontribusi langsung terhadap PDB, dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif lebih terbatas karena manfaat ekonomi program tersebut terjadi secara tidak langsung dan dalam jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat,” ucapnya, yang juga menjabat sebagai Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Terkait upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Akbar berpandangan bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar belanja modal pemerintah, mempercepat realisasi dan kepastian proyek investasi, serta mendorong ekspansi investasi swasta dan PMA yang berkualitas. Selain itu, bisa pula dengan mengarahkan belanja dan investasi ke sektor penurun biaya ekonomi, khususnya logistik, energi, dan konektivitas, menata ulang program belanja besar, serta mengintegrasikan program sosial dan pembangunan dengan agenda produktivitas. “Lebih penting dari sekadar meningkatkan investasi atau memperluas belanja pemerintah, kita perlu mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi (rules of the game) yang lebih sehat,” pungkasnya.
