Headline.co.id, Banda Aceh ~ Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Illiza menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan ketenteraman masyarakat. “Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menjaga ketenteraman masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari keluarga dan stabilitas sosial,” ujar Illiza.
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh dan seluruh jajaran TPID serta TP2DD yang konsisten melakukan pemantauan harga, inspeksi mendadak pasar, penguatan distribusi, hingga digitalisasi layanan publik. Ia menilai langkah tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya konsumsi selama Ramadan. “Banyak kerja yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” katanya.
Pemko Banda Aceh menjalankan strategi 4K secara terstruktur, yaitu keterjangkauan harga melalui pasar murah dan stabilisasi pangan, ketersediaan pasokan lewat penguatan kerja sama antardaerah dan urban farming, kelancaran distribusi dengan fasilitasi distribusi pangan dan pengamanan jalur logistik, serta komunikasi efektif melalui pemanfaatan data harga dan edukasi belanja bijak. Illiza menekankan kebijakan harus berbasis data dan bersifat antisipatif. “Kita tidak boleh menunggu harga melonjak baru bergerak. Stabilitas harga harus dijaga secara konsisten,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan bahwa inflasi Banda Aceh saat ini masih didominasi oleh komoditas pangan bergejolak seperti cabai, bawang, beras, dan produk perikanan. Menurutnya, faktor cuaca serta peningkatan permintaan selama Ramadan memicu fluktuasi harga. Oleh karena itu, intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar dinilai efektif jika dilakukan tepat sasaran, khususnya di pasar tradisional.
Agus juga mengingatkan bahwa Banda Aceh bukan daerah sentra produksi, sehingga membutuhkan penguatan kerja sama pasokan dengan daerah lain. “Sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Selain pengendalian harga, Illiza menegaskan pentingnya digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi. TPID dan TP2DD disebutnya sebagai dua instrumen strategis yang harus berjalan beriringan. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan meningkatkan efisiensi belanja, transparansi pengelolaan keuangan, percepatan realisasi pembangunan, serta optimalisasi pendapatan daerah. “Kita ingin digitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi indikator,” ujarnya.
Illiza optimistis bahwa sinergi Pemerintah Kota Banda Aceh, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat tata kelola ekonomi daerah, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan aman dan kondusif.
