Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025–2030. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim melalui pemanfaatan hutan bakau dan lamun. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan bahwa dokumen RENAKSI ini menyelaraskan strategi implementasi dengan instrumen pendanaan berbasis prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
Peluncuran RENAKSI menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia. Cadangan ini didukung oleh 3,45 juta hektare hutan bakau dan 660 ribu hektare padang lamun. Penyusunan RENAKSI difasilitasi oleh National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan Konservasi Indonesia sebagai sekretariat kemitraan multipihak tersebut.
Deputi Nani menambahkan bahwa RENAKSI akan menjadi acuan nasional untuk menyinergikan perlindungan karbon biru dengan strategi pendanaan yang inklusif. Implementasi RENAKSI akan dipertajam melalui koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti 21 rencana aksi menjadi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Implementasi RENAKSI akan dipertajam melalui koordinasi lintas sektor,” ujar Deputi Nani.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dukungan terhadap RENAKSI 2025–2030 juga datang dari Kedutaan Besar Inggris yang menilai dokumen tersebut sebagai tonggak kemitraan iklim bilateral. Hal ini terutama dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Selain itu, World Economic Forum (WEF) mengapresiasi langkah Indonesia dan menilai Ocean Impact Summit di Bali sebagai momentum strategis untuk mendorong investasi hijau dan pengembangan ekonomi biru.
