Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada Sabtu (15/2/2026). Penyerahan ini dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dan disaksikan oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, serta Wakil Bupati, Muchsin Hasan. Prosesi tersebut berlangsung dalam suasana haru dan penuh kekeluargaan.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan BNPB sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan. “Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan,” ujar Haili Yoga dengan mata berkaca-kaca.
Kehadiran Kepala BNPB di Aceh Tengah merupakan kunjungan keempat sejak akhir November 2025. Pada masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi serta saat aktivitas Gunungapi Burni Telong meningkat hingga berstatus Siaga (Level III), Kepala BNPB memutuskan untuk berada langsung di lokasi guna memastikan penanganan berjalan profesional, terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran. “Sejak awal bencana kami sudah ada di sini. Ini sudah empat kali saya ke Aceh Tengah, dan dua kali harus tinggal di sini. Termasuk ketika status Gunungapi Burni Telong naik ke Level III, saya tetap berada di Aceh Tengah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal,” ujar Suharyanto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan, BNPB terus memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan huntara, hingga pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sebanyak 252 unit huntara tersebut tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Huntara bertipe komunal ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti sumur bor air bersih, sistem sanitasi dan pembuangan limbah, serta jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para penyintas.
Selain bangunan utama, BNPB juga melengkapi kebutuhan dasar penghuni berupa alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut. Untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit akan diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” jelas Kepala BNPB.
Bagi warga yang memilih menyewa tempat tinggal sementara, BNPB menyediakan skema Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan. Penerima DTH juga tetap mendapatkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa. “Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” tegas Suharyanto.
Untuk wilayah lain seperti Kecamatan Linge yang masih dalam tahap pembangunan huntara, BNPB menerapkan skema DTH hingga seluruh unit selesai dibangun. Dari total rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026. Huntara dibangun sebagai hunian sementara hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Kepala BNPB memastikan seluruh kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, berada di zona rawan bencana, atau hilang akibat bencana, berhak memperoleh huntap. “Semua kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan huntap per KK, termasuk yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah. Sepanjang memenuhi kriteria, akan kami fasilitasi sesuai permohonan pemerintah daerah,” tegas Suharyanto.
Dalam dialog bersama masyarakat dan relawan, muncul aspirasi terkait kondisi tenda sekolah darurat yang dinilai sudah tidak layak. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB langsung memerintahkan pembangunan huntara khusus sekolah dengan ukuran dan fasilitas memadai. “Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” kata dia.
Dengan langkah percepatan tersebut, diharapkan masyarakat Aceh Tengah dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan layak, sembari proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan hingga tuntas.
