Headline.co.id, Batam ~ Pemerintah Kota Batam memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi yang mencapai 4,75 persen. Strategi tersebut dibahas dalam diskusi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah di VIP Room Ai Viola Cafe, Batam Centre, Rabu (29/7/2026). Pengendalian inflasi dilakukan melalui operasi pasar murah, pemantauan harga, dan penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan bahan pokok. Langkah itu ditempuh karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan sebelumnya turut mendorong kenaikan harga berbagai komoditas di Batam.
Dalam diskusi tersebut, Pemko Batam dan sejumlah pemangku kepentingan membahas strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berbasis data. Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar kebijakan yang disusun dapat menekan kenaikan harga sekaligus menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Operasi Pasar Murah di Berbagai Kecamatan
Firmansyah mengatakan Pemko Batam terus menjalankan sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya melalui operasi pasar murah yang digelar di berbagai kecamatan dengan dukungan Bulog.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pemko Batam secara konsisten menggelar operasi pasar murah di berbagai kecamatan dengan dukungan Bulog. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Firmansyah.
Selain operasi pasar murah, pemerintah juga melakukan pemantauan harga secara berkala. Kerja sama antardaerah turut diperkuat untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia sehingga tekanan terhadap harga dapat dikendalikan.
Firmansyah menilai pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga. Menurut dia, Pemko Batam perlu menyinkronkan langkah bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, distributor, dan para penyalur.
“Kita perlu menyinkronkan langkah Pemko Batam, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta para penyalur. Sinergi ini diharapkan menjadi stimulus yang efektif untuk menekan laju inflasi di Kota Batam,” katanya.
Operasi Pasar Akan Mengacu Data BPS
Dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi, Firmansyah berharap BPS dapat menyediakan data yang lebih spesifik mengenai lokasi dan komoditas yang mengalami kenaikan harga. Selama ini, lokasi operasi pasar murah lebih banyak ditentukan berdasarkan usulan dari pihak kecamatan.
Dengan dukungan data yang lebih terperinci, operasi pasar diharapkan dapat digelar di lokasi yang paling membutuhkan. Pemko Batam juga dapat menyesuaikan intervensi dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga.
“Ke depan, kami berharap pelaksanaan operasi pasar dapat mengacu pada data BPS sehingga lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengendalikan harga komoditas yang mengalami kenaikan,” ujar Firmansyah.
Kenaikan Harga BBM Picu Inflasi
Kepala BPS Kota Batam Devi Indriastuti menyatakan kesiapan lembaganya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemko Batam dalam pengendalian inflasi. Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM pada bulan sebelumnya menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya inflasi di Batam.
“Kenaikan harga BBM pada bulan lalu menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di berbagai daerah, termasuk Kota Batam,” kata Devi.
Menurut Devi, dampak kenaikan harga BBM turut memengaruhi harga berbagai komoditas. Karena itu, informasi mengenai pergerakan harga menjadi penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi.
BPS, kata Devi, siap memberikan informasi mengenai komoditas yang mengalami kenaikan harga. Data tersebut dapat digunakan Pemko Batam sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pengendalian inflasi.
Perkuat Kerja Sama dengan Daerah Penghasil
Selain mengandalkan operasi pasar dan data harga, Devi menilai kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan perlu diperkuat. Kerja sama itu ditujukan untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok ke Batam.
“Salah satu upaya mengendalikan kenaikan harga bahan pokok adalah memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil. Dengan pasokan yang terjaga, stabilitas harga juga akan lebih mudah dipertahankan,” jelasnya.
Devi menambahkan, ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah menetapkan kebijakan secara lebih tepat. Dengan demikian, kenaikan harga komoditas dapat dikendalikan dan tidak semakin membebani masyarakat.
“Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih efektif sehingga kenaikan harga komoditas dapat dikendalikan dan tidak membebani masyarakat,” tutupnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
